SUARAINDONESIA.ORG – Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta MIND ID segera membenahi tata kelola PT Timah, terutama terkait pengelolaan pasokan bijih timah dari masyarakat yang dinilai kerap melampaui kapasitas serap perusahaan.
Hal tersebut disampaikan Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama jajaran Direksi MIND ID dan sejumlah subholding pertambangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Menurut Bambang, persoalan kelebihan pasokan bijih timah sempat menimbulkan gejolak sosial di Bangka Belitung. Ia menilai PT Timah perlu memperbaiki tata kelola agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Kami memberikan kritik kepada jajaran PT Timah untuk diperbaiki. PT Timah ini juga memiliki peran sebagai perusahaan penambangan, bukan hanya membeli bijih dari masyarakat,” ujar Bambang.
Ia menjelaskan, Rencana Kerja dan Biaya (RKB) PT Timah sekitar 2.600 hingga 3.000 ton yang diterbitkan pada pertengahan tahun telah habis terserap hanya dalam waktu sekitar dua setengah bulan. Sementara itu, pasokan dari masyarakat terus berdatangan hingga melebihi kemampuan keuangan perusahaan untuk melakukan pembelian.
Menurut Bambang, kondisi tersebut akhirnya disiasati melalui mekanisme diskresi yang difasilitasi Mabes Polri dan didukung Kementerian ESDM agar PT Timah tetap dapat menyerap pasokan sebelum RKB baru diterbitkan pada 2027.
Selain masalah pasokan, Bambang juga menyoroti minimnya kegiatan eksplorasi PT Timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) yang dimiliki perusahaan. Ia menilai PT Timah perlu memperkuat kegiatan eksplorasi dan penambangan agar tidak terlalu bergantung pada pembelian bijih dari masyarakat.
Dalam rapat yang sama, Bambang turut menyinggung kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) batu bara PT Bukit Asam untuk PLN. Menurutnya, realisasi DMO bahkan telah melampaui ketentuan yang berlaku.
Karena itu, ia mengusulkan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) batu bara agar pengelolaan DMO dapat dilakukan lebih optimal dan harga batu bara dapat disesuaikan dengan kualitas kalori secara lebih adil dan terukur.
