SUARAINDONESIA.ORG – Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat program penguatan jaringan irigasi dan penyediaan sumber air di seluruh Indonesia sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan. Melalui sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pemerintah memastikan pasokan air tetap mengalir hingga ke lahan pertanian agar petani dapat terus menanam, produktivitas terjaga, dan target swasembada pangan nasional tetap tercapai.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa langkah penguatan infrastruktur irigasi perlu dukungan penuh dari Kementerian PU. Penguatan infrastruktur tersebut menjadi strategi utama pemerintah untuk melindungi petani dari dampak perubahan iklim, terutama ancaman El Nino yang berpotensi menurunkan produksi pangan.
“Kita tidak boleh membiarkan petani kehilangan musim tanam karena kekurangan air. Karena itu pemerintah memperkuat irigasi, pompanisasi, embung, hingga rehabilitasi jaringan irigasi agar air sampai ke lahan pertanian,” ujar Mentan Amran.
Sebagai implementasi arahan tersebut, Kementerian Pertanian terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui pembagian tugas yang saling melengkapi dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air pertanian.
Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP), Dhani Gartina, mengatakan sinergi tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 dengan pembagian peran yang jelas antara kedua kementerian.
“Kolaborasi dengan Kementerian PU dan Dinas PU atau Pengairan di provinsi maupun kabupaten/kota dilakukan melalui pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2025. Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melaksanakan pengembangan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sementara Kementerian Pertanian memperkuat layanan irigasi di tingkat lahan melalui berbagai program penyediaan air,” ujar Dhani dalam keterangan pers, Sabtu (25/7).
Menurut Dhani, Kementan telah menyiapkan berbagai program untuk mengantisipasi kekeringan, khususnya pada lahan sawah yang rawan mengalami kekurangan air. Program tersebut meliputi pembangunan Irigasi Perpompaan (Irpom), Irigasi Perpipaan (Irpip), embung, long storage, dam parit, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, hingga optimalisasi pemanfaatan air permukaan maupun air tanah.
Pada 2026, Ditjen LIP menargetkan pembangunan 89.600 unit kegiatan yang diproyeksikan mampu mendukung pengairan sekitar 2,1 juta hektare lahan pertanian. Hingga 25 Juli 2026, realisasi fisik telah mencapai sekitar 46 persen, dengan manfaat yang diperkirakan telah menjangkau sekitar 1 juta hektare lahan di berbagai sentra produksi padi nasional.
Secara rinci, program Irigasi Perpompaan ditargetkan sebanyak 17.400 unit, dengan realisasi 5.973 unit hingga akhir Juli 2026. Sementara program Irigasi Perpipaan ditargetkan 3.500 unit, dengan realisasi 1.315 unit.
Selain itu, dukungan penyediaan air diperkuat melalui program pompanisasi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebanyak 56.000 unit, yang ditargetkan mampu melayani sekitar 1,1 juta hektare lahan pertanian.
Dhani menjelaskan, sinergi dengan Kementerian PU juga mencakup pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) melalui sumur bor di wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan air. Langkah tersebut melengkapi rehabilitasi jaringan irigasi sehingga distribusi air dapat menjangkau lahan pertanian secara lebih optimal.
“Sinergi ini sangat penting karena ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga oleh kepastian ketersediaan air bagi petani. Dengan pembagian peran yang jelas antara Kementerian Pertanian dan Kementerian PU, kebutuhan air untuk lahan pertanian dapat dipenuhi secara lebih efektif,” jelasnya.
Pelaksanaan program di lapangan diperkuat oleh Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) yang tersebar di tujuh wilayah Indonesia. Sejak 2026, BPLIP menjadi pelaksana berbagai kegiatan yang didanai APBN, mulai dari pembangunan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, bangunan konservasi air, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, hingga program cetak sawah, optimalisasi lahan (Oplah), rehabilitasi sawah, dan pembangunan jalan usaha tani.
Kementan juga melibatkan pemerintah daerah, Dinas Pertanian, Dinas PU, penyuluh pertanian, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP), serta berbagai satuan kerja di daerah dalam penyusunan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), pendampingan pelaksanaan program, hingga monitoring dan evaluasi di lapangan.
Prioritas bantuan diberikan kepada provinsi sentra produksi padi nasional serta daerah yang memiliki tingkat kerawanan kekeringan tinggi sehingga intervensi pemerintah dapat memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan produksi pangan.
Melalui penguatan jaringan irigasi, pembangunan infrastruktur air, serta kolaborasi yang terintegrasi antara Kementerian Pertanian, Kementerian PU, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah optimistis pasokan air pertanian tetap terjaga selama musim kemarau sehingga petani terlindungi dari risiko kekeringan, produktivitas tetap meningkat, dan swasembada pangan nasional dapat dipertahankan secara berkelanjutan.
