SUARAINDONESIA.ORG – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mendorong perubahan strategi komunikasi publik agar penyebaran informasi kinerja parlemen lebih akurat, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kebijakan komunikasi ke depan diharapkan tidak lagi bertumpu pada kebiasaan, tetapi menggunakan riset dan data objektif.

Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal DPR RI, Suprihartini, mengatakan seluruh unit kerja perlu terlibat dalam membangun komunikasi publik yang lebih efektif. Menurutnya, pengelolaan informasi tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Biro Pemberitaan, tetapi harus menjadi komitmen bersama.

Hal itu disampaikan Suprihartini saat membuka Seminar Hasil Pengukuran Komunikasi Publik DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

“Namun hari ini, kita beranjak menuju budaya kerja berbasis data,” ujar Suprihartini.

Ia menegaskan, hasil riset harus menjadi dasar evaluasi dan perbaikan strategi komunikasi, bukan sekadar laporan administratif. Temuan tersebut diharapkan mendorong setiap unit kerja menyusun langkah konkret untuk meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, M. Najib Ibrahim, menjelaskan pengukuran komunikasi publik itu dilakukan melalui kerja sama dengan Universitas Padjadjaran (Unpad).

Riset tersebut memadukan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan analisis big data untuk memperoleh gambaran mengenai komunikasi DPR RI di mata publik.

Menurut Najib, hasil pengukuran akan dikaji bersama sebagai landasan dalam menyusun kebijakan komunikasi parlemen ke depan.

Ia berharap kolaborasi antarunit kerja dapat menghasilkan strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.