SUARAINDONESIA.ORG – Banda Aceh — Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kementerian Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, mendorong Provinsi Aceh menjadi tolok ukur nasional dalam pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah. Aceh dinilai memiliki potensi dan keunggulan yang dapat terus dikembangkan untuk memperluas manfaat ekonomi penyelenggaraan haji dan umrah bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Jaenal saat memberikan pembinaan kepada ASN dan PPPK di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh, Rabu (2/9/2026). Ia menyoroti salah satu keunggulan Aceh melalui pengelolaan Baitul Asyi (Rumah Aceh) yang memberikan tambahan dana sebesar 2.000 riyal kepada jemaah asal Aceh.

“Aceh ini menjadi tolok ukur, menjadi contoh dan teladan bagi kanwil-kanwil lain di seluruh Indonesia. Keberhasilan ini harus kita jaga dan tingkatkan, khususnya dari sisi ekonomi haji,” ujar Jaenal.

Menurut Jaenal, praktik baik yang telah berjalan di Aceh perlu dilanjutkan dengan memperkuat ekosistem ekonomi haji sebagai bagian dari Tri Sukses Haji, bersama sukses ritual atau spiritual serta sukses peradaban dan keadaban. Penguatan ekonomi haji diarahkan agar aktivitas ekonomi yang tumbuh dari penyelenggaraan haji dan umrah dapat memberikan manfaat yang lebih luas serta mendorong perputaran ekonomi di dalam negeri.

Salah satu upaya yang didorong Ditjen PE2HU adalah pengembangan platform oleh-oleh haji sebagai wadah bagi produk UMKM dari berbagai daerah, termasuk Aceh. Platform tersebut diharapkan dapat membuka akses bagi produk UMKM daerah untuk masuk ke dalam rantai pasok kebutuhan dan oleh-oleh jemaah, sehingga belanja jemaah turut menggerakkan perekonomian dalam negeri.

Untuk mendukung hal tersebut, Jaenal meminta jajaran Kementerian Haji dan Umrah di Aceh mulai memetakan serta membina UMKM potensial di daerah. Produk seperti suvenir, batik Aceh, makanan khas, hingga berbagai kebutuhan jemaah perlu dikembangkan dari sisi kualitas, kapasitas produksi, dan kesiapan usaha agar mampu masuk dan bersaing dalam ekosistem ekonomi haji.

Pengembangan ekosistem ekonomi haji juga membutuhkan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, antara lain perbankan, koperasi, lembaga wakaf, perguruan tinggi, dan pelaku usaha. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pengembangan ekosistem tidak berjalan secara parsial, tetapi terhubung dalam rantai ekonomi yang saling menguatkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam pembinaan tersebut, Jaenal juga mendorong perubahan pola pikir ASN Kementerian Haji dan Umrah. Menurutnya, aparatur tidak hanya dituntut menjalankan fungsi pelayanan administratif, tetapi juga harus mampu menjadi penggerak ekosistem melalui tiga fungsi, yakni enabling, empowering, dan protecting.

Enabling berarti membuka peluang dan menciptakan ruang agar potensi yang sebelumnya dianggap tidak mungkin dapat diwujudkan. Empowering dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat serta UMKM. Sementara itu, protecting diwujudkan melalui kehadiran Kementerian Haji dan Umrah dalam memberikan pendampingan, kemudahan regulasi, serta solusi bagi masyarakat.

“Kita harus menjadi enabler yang memungkinkan yang tidak mungkin menjadi mungkin, menjadi empowerer yang membuat masyarakat mampu, karena Kementerian Haji hadir untuk melakukan fungsi protektif,” tegas Jaenal.

Dalam sesi dialog, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh, Iqbal, menyampaikan sejumlah inisiatif pengembangan ekosistem ekonomi di daerah. Di antaranya kerja sama dengan Bank Aceh untuk menghadirkan layanan perbankan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh serta rencana pengembangan koperasi.

Menanggapi hal tersebut, Jaenal mendorong agar berbagai inisiatif yang telah dan akan dikembangkan di daerah terus diperkuat melalui kolaborasi dengan mitra strategis. Menurutnya, inisiatif tersebut dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi haji yang saling terhubung, dengan setiap pihak menjalankan peran yang saling melengkapi.

Jaenal berharap Aceh tidak hanya mempertahankan praktik baik dalam memberikan manfaat wakaf kepada jemaah, tetapi juga mengembangkan potensi ekonomi lainnya melalui penguatan UMKM, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan platform oleh-oleh haji.

Dengan berbagai potensi tersebut, Aceh diharapkan dapat menjadi salah satu model pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah yang mampu memperluas manfaat penyelenggaraan haji dan umrah bagi masyarakat sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di dalam negeri.