SUARAINDONESIA.ORG – Komisi VIII DPR RI terus mematangkan pembahasan penyelenggaraan ibadah Haji 2027, termasuk skema pembiayaan yang diharapkan dapat meringankan beban calon jemaah. Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah pemberian subsidi yang berpotensi menekan biaya haji hingga berada di bawah Rp100 juta per orang.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan pembahasan Panitia Kerja (Panja) Haji 2027 masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final. Sembari menunggu hasil pembahasan, Komisi VIII terus menyerap aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait evaluasi penyelenggaraan Haji 2026 serta persiapan Haji 2027.
Hal itu disampaikan Marwan usai memimpin pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Banten, MUI, Baznas, dan sejumlah lembaga terkait di Kabupaten Tangerang, Kamis (17/9/2026).
“Sepanjang menunggu pembahasan ini kita melakukan kunjungan spesifik untuk mendengarkan harapan masyarakat, terutama jemaah untuk pelayanan dari pemerintah kita,” ujar Marwan.
Menurutnya, masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi yang disampaikan kepada pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji pada tahun mendatang.
Selain pelayanan, kepastian biaya haji juga menjadi perhatian utama. Marwan menilai keputusan biaya haji perlu segera ditetapkan agar calon jemaah memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan pelunasan dan kebutuhan finansial lainnya.
Marwan mengungkapkan salah satu komponen yang masih membebani biaya haji adalah tingginya ongkos penerbangan. Karena itu, DPR bersama pemerintah tengah mencari formula yang memungkinkan biaya penyelenggaraan ibadah haji dapat ditekan.
Salah satu opsi yang dibahas adalah pemberian subsidi sekitar 25 persen kepada jemaah. Selain itu, maskapai penerbangan juga didorong untuk memberikan dukungan serupa sehingga total biaya yang ditanggung jemaah dapat berkurang signifikan.
“Usulan parlemen mensubsidi sekitar 25 persen jemaah. Maka nanti penerbangan pun diwajibkan untuk mensubsidi 25 persen. Akumulasi dari ongkos normal dengan subsidi itu bisa menurunkan biaya menjadi sekitar Rp97 juta, sudah di bawah Rp100 juta,” jelasnya.
Meski demikian, Marwan menegaskan skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk kemungkinan kerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi.
Ia berharap pembahasan Haji 2027 dapat segera dituntaskan agar pemerintah daerah, penyelenggara, dan calon jemaah memiliki kepastian dalam mempersiapkan seluruh tahapan keberangkatan.“Kalau bisa, Senin kita ketok,” ujar Marwan.
