
SUARAINDONESIA.ORG – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian telah mencapai sekitar 80 persen. Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, berharap regulasi tersebut dapat diselesaikan pada akhir 2026 dengan tetap mengedepankan kehati-hatian agar aturan yang dihasilkan mampu mengembalikan koperasi pada tujuan awalnya, yakni memperkuat ekonomi rakyat.
Menurut Nasim, RUU Perkoperasian bukan sekadar menghadirkan aturan baru, melainkan momentum untuk memperkuat kembali jati diri koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pembahasan RUU Perkoperasian masih terus berjalan, hingga saat ini sudah 80 persen. Insyaallah semoga akhir tahun ini betul-betul selesai. Yang penting ghirah dan niat kita, undang-undang perkoperasian ini betul-betul sesuai dengan embrio kelahiran perkoperasian itu sendiri, untuk masyarakat dan sebagai sokoguru bangsa,” ujar Nasim dalam Seminar Nasional di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
Di sisi lain, Nasim menilai penguatan koperasi juga membutuhkan kolaborasi antarlembaga. Salah satu peluang yang dapat dikembangkan adalah sinergi antara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan koperasi pondok pesantren (Kopontren).
Keduanya dinilai memiliki kekuatan berbeda yang dapat saling melengkapi. KDKMP memiliki jangkauan berbasis desa dan kelurahan, sedangkan Kopontren ditopang jaringan komunitas pesantren yang mencakup santri, pengasuh, pengurus, wali santri, hingga masyarakat sekitar.
“Kami menilai, sinergi Koperasi Merah Putih dan koperasi pesantren sangat memungkinkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Keduanya memiliki kekuatan masing-masing yang bisa dikembangkan sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Nasim mengakui, pengembangan KDKMP yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 masih menghadapi sejumlah tantangan. Meski pembentukannya telah melampaui 80.000 unit, penguatan kelembagaan dan kapasitas usaha masih perlu ditingkatkan.
Persoalan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi keuangan, tata kelola yang belum optimal, hingga terbatasnya akses pasar dan kepastian pembeli atau offtaker.
Dalam konteks ini, Kopontren berpotensi menjadi agregator produk UMKM pesantren dan masyarakat sekitar. Melalui kemitraan dengan KDKMP, produk lokal dapat terhubung dengan jaringan distribusi dan rantai pasok yang lebih luas.
Namun, potensi tersebut perlu didukung pengelolaan profesional, pembenahan tata kelola, peningkatan literasi keuangan, pendampingan SDM, serta akses pembiayaan yang memadai.
“Yang perlu kita bangun adalah kolaborasi. Koperasi Merah Putih memiliki jangkauan berbasis desa dan kelurahan, sementara koperasi pesantren memiliki kekuatan komunitas dan jaringan usaha di lingkungan pesantren. Jika disinergikan, keduanya bisa saling memperkuat,” tegas Nasim.
Ia berharap kolaborasi tersebut mampu mendorong usaha produktif, memperluas pasar produk lokal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan regulasi yang tepat melalui RUU Perkoperasian, koperasi di desa dan lingkungan pesantren diharapkan menjadi bagian penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan inklusif.




