SUARAINDONESIA.ORG – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengikut dalam penetapan standar industri sawit global. Menurutnya, Indonesia perlu membangun standar sawit berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan nasional dan mampu memperkuat daya saing industri sawit dalam jangka panjang.
Hal tersebut disampaikan Chusnunia saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) bersama kalangan akademisi di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Dalam forum tersebut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mempertanyakan efektivitas pemenuhan ketentuan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang menjadi salah satu syarat masuknya produk sawit ke pasar Uni Eropa. Ia menilai pemerintah perlu mengkaji secara mendalam apakah kepatuhan terhadap aturan tersebut benar-benar menjadi jaminan produk sawit Indonesia dapat diterima tanpa hambatan baru di masa mendatang.
Menurut Chusnunia, standar perdagangan internasional terus berkembang dan sering kali dipengaruhi dinamika ekonomi maupun geopolitik global. Karena itu, Indonesia perlu berhati-hati agar tidak terus-menerus menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan pihak luar.
“Apakah setelah Indonesia memenuhi seluruh persyaratan EUDR, persoalannya selesai atau justru akan muncul standar baru lagi? Ini penting untuk dipikirkan karena tidak bisa dilepaskan dari konteks perdagangan global,” ujarnya.
Ia menilai penguatan standardisasi sawit nasional harus dilihat dari perspektif kedaulatan ekonomi. Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia perlu memiliki arah yang jelas dalam membangun standar keberlanjutan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional.
Menurutnya, standar sawit berkelanjutan Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi instrumen untuk memenuhi ekspektasi pasar tertentu, tetapi juga mampu menjadi acuan yang diakui secara internasional.
“Kita harus menentukan apakah standar yang dibangun benar-benar untuk kepentingan jangka panjang industri sawit nasional atau hanya menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar Eropa,” katanya.
Chusnunia juga mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperjuangkan standar sawit Indonesia di tingkat global. Dengan posisi Indonesia sebagai pemain utama industri sawit dunia, ia menilai peluang tersebut terbuka lebar apabila didukung strategi dan diplomasi yang kuat.
Karena itu, Komisi VII DPR RI menilai penguatan standar sawit nasional harus menjadi bagian dari strategi besar meningkatkan daya saing industri sekaligus menjaga kepentingan nasional. Standardisasi tidak hanya berfungsi memenuhi regulasi pasar global, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional dan menjaga kedaulatan industri sawit nasional.
