SUARAINDONESIA.ORG – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menilai layanan kereta api di Indonesia sudah saatnya mengurangi ketergantungan terhadap subsidi negara dan mulai memperkuat kemandirian melalui pengembangan nilai bisnis. Ketergantungan penuh pada dukungan anggaran pemerintah dinilai berisiko bagi keberlanjutan sektor perkeretaapian dalam jangka panjang.
Hal tersebut disampaikan Roberth saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun Cirebon, Jawa Barat, Kamis (15/1/2026). Dalam kunjungan itu, Komisi V mencermati tingginya frekuensi perjalanan kereta api di lintasan Cirebon dan sekitarnya, yang dalam kondisi tertentu dapat mencapai satu perjalanan setiap beberapa menit.
Menurut Roberth, tingginya frekuensi perjalanan tersebut menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi moda transportasi yang diminati masyarakat. Namun, kondisi itu belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemandirian pembiayaan operasional.
“Mayoritas layanan kereta api ini masih bergantung pada subsidi negara. Padahal frekuensi perjalanan tinggi dan potensi penumpangnya ada. Kereta api ini punya nilai bisnis. Jangan hanya cukup untuk merawat keretanya saja, tapi harus bisa menghidupi operasionalnya secara mandiri,” ujar politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Ia menjelaskan, hingga kini pendapatan dari penjualan tiket belum sepenuhnya mampu menutup biaya operasional, sehingga subsidi negara masih menjadi penopang utama. Situasi ini, menurutnya, perlu disikapi dengan terobosan yang berorientasi pada peningkatan okupansi dan daya tarik layanan.
“Kalau penumpangnya terus menurun, bagaimana kita mau bicara keberlanjutan. Maka perlu strategi agar masyarakat merasa nyaman dan menikmati perjalanan dengan kereta api,” tegasnya.
Roberth menambahkan, peningkatan kenyamanan, inovasi layanan, serta kampanye yang tepat sasaran diyakini dapat mendorong pertumbuhan jumlah penumpang. Dengan begitu, ketergantungan terhadap subsidi negara dapat dikurangi secara bertahap tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Komisi V DPR RI pun berkomitmen mendorong pemerintah dan operator perkeretaapian merumuskan langkah strategis berbasis hasil kunjungan kerja, agar pengelolaan kereta api ke depan tidak hanya berorientasi pada layanan, tetapi juga pada kemandirian dan keberlanjutan transportasi nasional.
