Desak Pemberantasan Judi Online dan Narkoba hingga Akarnya, PB PMII Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset

Dok. PB PMII

SUARAINDONESIA.ORG – Bandung — Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) bersama Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII se-Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap resmi terkait maraknya praktik judi online dan peredaran narkotika. Dalam keterangan yang disampaikan di Bandung, Rabu (18/11/2026), organisasi kemahasiswaan tersebut menilai kedua persoalan ini bukan lagi sekadar kejahatan konvensional, melainkan ancaman struktural yang merusak ketahanan keluarga, menggerus produktivitas generasi muda, serta menjerat masyarakat dalam lingkaran utang dan kemiskinan.

PB PMII menyoroti penegakan hukum yang dinilai masih cenderung menyasar pelaku di tingkat bawah, sementara para bandar, pemodal, dan jaringan aktor intelektual di balik ekosistem kejahatan tersebut belum sepenuhnya terbongkar. Organisasi ini menegaskan bahwa pemberantasan kejahatan harus menyentuh akar pendanaan dengan menelusuri sumber kekayaan, memutus aliran keuntungan, serta merampas aset hasil tindak pidana melalui mekanisme hukum yang adil.

Terkait hal tersebut, PB PMII bersama PKC PMII se-Indonesia menyambut baik kemajuan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah menjadi usulan inisiatif DPR RI. Kendati demikian, mereka memberikan catatan kritis agar tindak pidana perjudian online secara eksplisit dimasukkan sebagai salah satu sasaran utama perampasan aset, sehingga regulasi ini benar-benar efektif meruntuhkan ekosistem kejahatan.

Sebagai bentuk sikap resmi, PB PMII menyampaikan delapan poin tuntutan kepada pemerintah dan parlemen:
1. Mendukung aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan bandar, pemodal, serta aktor intelektual kejahatan, bukan sekadar menindak pelaku di lapangan.
2. Mendukung DPR RI dan pemerintah memperkuat ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana narkotika, termasuk kekayaan yang dikuasai oleh bandar dan jaringan peredarannya.
3. Mendesak DPR RI memasukkan tindak pidana perjudian online secara tegas sebagai sasaran perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset.
4. Mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset rampasan negara agar tidak memicu ruang penyalahgunaan wewenang baru.
5. Mendesak DPR RI membuka ruang partisipasi publik yang bermakna bagi organisasi mahasiswa, masyarakat sipil, dan elemen bangsa lainnya dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset.
6. Mendesak Kementerian Keuangan RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola fiskal yang berkeadilan.
7. Mendesak aparat penegak hukum untuk menindak dan memberantas praktik pertambangan ilegal.
8. Mendesak pemerintah pusat memulihkan kerusakan hutan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menindak tegas para pelaku kejahatan lingkungan.

PB PMII menegaskan bahwa pengawalan isu ini tidak akan berhenti pada pernyataan sikap maupun kampanye digital semata. Organisasi ini berencana menjadikannya sebagai agenda advokasi kebijakan nasional melalui konsolidasi internal, penyusunan kajian akademik, audiensi bersama DPR RI, hingga edukasi publik guna mengawal jalannya proses legislasi.
Meski mendorong langkah tegas perampasan aset, PB PMII mengingatkan agar penerapannya tidak menjadi instrumen kesewenang-wenangan negara. Setiap tahapan hukum wajib menjamin kepastian hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta melindungi hak pihak ketiga yang beritikad baik agar keadilan sosial bagi masyarakat dapat terwujud secara utuh.

NEWSNasionalDesak Pemberantasan Judi Online dan Narkoba hingga Akarnya, PB PMII Dorong Pengesahan...
- Advertisement -spot_img

TERKINI

- Advertisement -spot_img