SUARAINDONESIA.ORG – Komisi II DPR RI menyoroti masih adanya pejabat struktural yang menduduki jabatan tanpa dibekali kompetensi yang memadai. Kondisi ini dinilai perlu dibenahi melalui pendidikan dan pelatihan sebelum seorang aparatur dipercaya mengisi jabatan struktural.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pemenuhan standar kompetensi seharusnya menjadi bagian dari proses penyiapan aparatur sebelum menduduki jabatan. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi II ke Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional (Pusjar SKTASN) LAN RI, Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (30/9/2026).
“Banyak pejabat yang menduduki terlebih dahulu, namun kemudian tidak mengikuti program kompetensi, sehingga kompetensi mereka kerap kali tidak berbanding lurus dengan jabatan,” ujar Rifqinizamy.
Menurutnya, pendidikan dan pelatihan tidak harus dilakukan LAN. Program pengembangan kompetensi juga dapat digelar melalui badan pengembangan sumber daya manusia di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Rifqinizamy pun menggagas agar pejabat struktural terlebih dahulu mengantongi standar kompetensi sebelum menduduki jabatan. Langkah ini dinilai penting agar kapasitas aparatur selaras dengan tanggung jawab yang diemban.
Ia juga menilai LAN memiliki posisi strategis dalam memperkuat kualitas birokrasi. Kurikulum, metode pembelajaran, hingga lulusan program pengembangan kompetensi LAN diharapkan mampu mendukung reformasi birokrasi dan manajemen talenta ASN.
“Kita berharap LAN mampu memberikan sumbangan kepada reformasi birokrasi, perbaikan talent grooming, dan menghadirkan birokrasi yang semakin fleksibel dan agile, responsif serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.
Sebagai mitra kerja LAN, Komisi II DPR RI memastikan dukungan terhadap penguatan pengembangan kompetensi ASN terus diberikan. Penguatan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pendidikan dan pelatihan, tetapi berlanjut pada peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik.
