SUARAINDONESIA.ORG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan meminta penyusunan anggaran dilakukan secara terukur dan akuntabel. Menurutnya, keberhasilan anggaran tidak cukup dilihat dari tingkat serapan, tetapi juga kualitas output dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan namun juga diukur dari kualitas output,” kata Dalu saat membuka kegiatan Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027 secara daring, Senin (28/9/2026).

Dalu mengatakan penyusunan program 2027 harus selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.”

Karena itu, kegiatan seperti pengukuran, pemetaan hingga penerbitan sertipikat harus memiliki keterkaitan dengan penguatan produktivitas, investasi dan industri. Dukungan ATR/BPN juga diarahkan pada pembiayaan perumahan, penanganan permukiman kumuh, rehabilitasi pascabencana, layanan digital terintegrasi, kemudahan perizinan, kawasan strategis, serta kepastian ruang.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Andi Tenri Abeng menekankan pentingnya koordinasi dan pelaporan kinerja secara berkala.

Ia meminta seluruh unit kerja disiplin memperbarui data pada Sistem Kendali Mutu Pelaksanaan Anggaran (SKMPP), sehingga perkembangan program dan anggaran dapat dipantau secara efektif dan real-time.

“Pembaruan sistem pelaporan secara berkelanjutan diharapkan dapat semakin memudahkan pemantauan kinerja,” ujarnya.

Penyusunan RKA-K/L 2027 tersebut diikuti sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran, serta dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Bahrun Munawir.