SUARAINDONESIA.ORG – Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria akhirnya rampung. Seluruh fraksi di DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat pengambilan keputusan hasil Pembahasan Tingkat I di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (21/9/2026). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berharap RUU tersebut nantinya menjadi landasan yuridis pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia.
“Alhamdulillah, pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang ditunggu oleh banyak pihak dapat kita selesaikan dalam forum Pembicaraan Tingkat I,” ujar Nusron.
Nusron mengatakan Reforma Agraria menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan kemakmuran rakyat. Menurutnya, tanah dan sumber daya agraria merupakan sumber kehidupan sehingga penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya perlu diatur secara adil serta memberikan kepastian hukum.
RUU tersebut juga diarahkan untuk memperkuat penyelesaian konflik agraria, termasuk persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, pembagian kewenangan antarlembaga, hingga mekanisme penyelesaian konflik.
“Melalui RUU ini, penyelenggaraan Reforma Agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif,” kata Nusron.
Ia menambahkan, masyarakat akan mendapat ruang lebih besar untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik, pemulihan hak, redistribusi tanah, dan pemberdayaan.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tersebut turut dihadiri perwakilan seluruh fraksi DPR, anggota Badan Legislasi, serta sejumlah Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Nusron didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan dan jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN.
