SUARAINDONESIA.ORG – Pengalihan kepemilikan tanah dari orang tua kepada anak masih sering dianggap sebagai hal yang terjadi secara otomatis. Padahal, dalam praktiknya, proses tersebut harus melalui prosedur hukum yang dikenal sebagai balik nama sertipikat agar sah di mata hukum.
Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, menegaskan bahwa hubungan keluarga tidak serta-merta mengubah status kepemilikan tanah. “Balik nama adalah proses pengalihan hak dari pemilik lama ke pemilik baru yang sah secara hukum, dan itu tidak terjadi otomatis,” ujarnya.
Ia menjelaskan, banyak masyarakat baru menyadari pentingnya balik nama saat tanah akan dijual atau dijadikan jaminan ke bank. Kondisi ini kerap membuat proses terasa lebih rumit dan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar karena tidak dipersiapkan sejak awal.
Shamy juga menekankan pentingnya memahami perbedaan antara hibah dan waris. Hibah dilakukan saat orang tua masih hidup, sementara waris berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Kesalahan dalam menentukan skema ini dapat berujung pada pengurusan ulang dari awal.
Dalam prosesnya, balik nama mencakup empat tahapan utama, yakni penentuan dasar hukum, pembuatan akta oleh PPAT atau notaris, pembayaran pajak dan bea, serta pencatatan di Kantor Pertanahan. Setiap tahap memiliki konsekuensi biaya, seperti BPHTB, biaya akta, hingga PNBP.
Besaran biaya bergantung pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan kondisi dokumen tanah. Penundaan pengurusan justru berpotensi menambah beban karena adanya denda serta penyesuaian nilai tanah yang terus meningkat.
Karena itu, masyarakat diimbau untuk segera mengurus balik nama setelah terjadi peralihan hak. Selain memberikan kepastian hukum, langkah ini juga membantu menghindari biaya yang membengkak di kemudian hari.
