SUARAINDONESIA.ORG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa kegiatan pendaftaran tanah dan layanan pertanahan bukan hanya soal administrasi, melainkan berkontribusi langsung pada perekonomian nasional. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebut, hingga tahun 2024 kontribusi dari sektor ini telah menembus Rp576 triliun, berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pajak Penghasilan (PPh), hingga Hak Tanggungan.
“Nilainya tahun ini diperkirakan naik lebih tinggi lagi. Dampak itu harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Menteri Nusron saat menyampaikan amanat dalam Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2025 di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Ia menegaskan, kepastian hukum atas tanah memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan. Seorang petani bisa lebih mudah mendapatkan kredit untuk membeli pupuk dan alat produksi, pelaku UMKM dapat menjadikan tanahnya sebagai agunan untuk memperbesar usaha, sementara keluarga kecil memiliki pegangan kuat untuk menata masa depan anak-anaknya.
Menurut Nusron, kerja ATR/BPN bukan hanya menghadirkan rasa aman terhadap tanah, tetapi juga memperkokoh fondasi ekonomi bangsa. Momen HANTARU tahun ini juga bertepatan dengan 65 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menjadi pijakan pengelolaan tanah dan ruang di Indonesia.
“Dari tanah yang terdaftar tumbuh kepastian hukum. Dari sawah yang terlindungi lahir ketahanan pangan. Dari ruang yang tertata muncul kepastian peluang usaha dan investasi. Inilah amanah besar kita bersama: menjaga tanah, menata ruang, agar benar-benar menjadi sumber kehidupan, keadilan, dan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
