SUARAINDONESIA.ORG – Presiden Prabowo Subianto mengungkap langkah besar pemerintah merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan pemerintah menargetkan jumlah perusahaan negara yang tersisa paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan, saat Danantara dibentuk, pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Jumlah tersebut dinilai terlalu besar karena terdapat banyak perusahaan yang tidak produktif serta struktur direksi dan komisaris yang berlapis.
“Ketika kita bentuk Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris,” ujar Prabowo.
Menurut dia, restrukturisasi dilakukan dengan mempertahankan perusahaan negara yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Pemerintah juga menargetkan lebih dari 750 BUMN akan ditutup atau dirampingkan hingga akhir tahun.
“Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” tegasnya.
Prabowo menyebut restrukturisasi tersebut berpotensi menjadi salah satu restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dari langkah tersebut, pemerintah mengklaim berhasil menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun per tahun.
Dana yang sebelumnya digunakan untuk membiayai gaji direksi dan komisaris serta berbagai biaya yang dinilai tidak produktif itu kini diarahkan untuk investasi, industrialisasi, dan peningkatan pelayanan publik.
Efisiensi tersebut, kata Prabowo, turut tercermin dari kinerja sejumlah BUMN. Dalam enam bulan pertama 2026, laba bersih Semen Indonesia meningkat 408,9 persen, Pupuk Indonesia 252,8 persen, Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN 54,4 persen.
Secara keseluruhan, laba BUMN pada 2025 mencapai Rp326 triliun, naik 75,3 persen dibandingkan 2024 yang tercatat Rp186 triliun. Setoran dividen BUMN juga meningkat menjadi Rp142,3 triliun.
Jika dihitung setelah dikurangi Penyertaan Modal Negara (PMN), dividen bersih meningkat dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025. Untuk 2026, pemerintah memproyeksikan dividen BUMN mencapai Rp200 triliun tanpa PMN.
Prabowo menegaskan, pembenahan BUMN tidak sekadar mengejar laba. Pemerintah juga mendorong perusahaan negara menjadi penggerak industrialisasi dan hilirisasi. Melalui Danantara, pemerintah telah melakukan groundbreaking 26 proyek hilirisasi sepanjang Februari-April 2026, termasuk pengolahan batu bara menjadi DME, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina, hingga waste to energy.
Di sisi lain, pemerintah mulai mengoptimalkan devisa hasil ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sejak beroperasi 1 Juni 2026, DSI telah mengelola devisa ekspor senilai USD14 miliar dari tiga komoditas strategis.
Prabowo mengatakan pengawasan tersebut akan diperluas ke 50 pelabuhan di 25 provinsi dan selanjutnya mencakup seluruh komoditas ekspor strategis.
“Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah,” tegas Prabowo.
