SUARAINDONESIA.ORG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tito mengatakan, penanganan tahap awal difokuskan pada penyelamatan korban dan pemulihan layanan dasar masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian antara lain listrik, telekomunikasi, BBM, logistik, hingga penanganan korban meninggal dan warga yang mengalami luka-luka.
“Kemudian juga memberikan bantuan tadi yang urgen, tenda, makanan, makanan cepat saji, yang di pengungsian. Termasuk [warga] yang luka,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Wilayah NTT di Kabupaten Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026).
Ia mengapresiasi respons cepat berbagai pihak, termasuk PLN dan operator telekomunikasi, dalam memulihkan jaringan listrik serta komunikasi. Menurutnya, kedua layanan tersebut sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan koordinasi penanganan bencana.
Selain itu, Tito meminta akses jalan segera dibuka agar mobilitas warga dan alat berat dapat berjalan. Pemerintah daerah juga diminta mempercepat pendataan kerusakan rumah dan fasilitas publik sebagai dasar penyaluran bantuan.
Pendataan tersebut mencakup rumah rusak ringan, sedang, hingga berat, termasuk warga yang masih berada di pengungsian. Kantor pemerintahan yang terdampak, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, juga harus didata agar pelayanan publik tetap berjalan.
Untuk mempercepat koordinasi, Tito mengusulkan pembentukan dua posko penanganan bencana di Pulau Flores. Posko pertama berada di Labuan Bajo untuk menangani wilayah Flores bagian barat, sementara posko kedua dipusatkan di Ende untuk wilayah bagian timur.
“Saran kami tadi memang kalau bisa, pendapat kami Bapak Menko [PMK], Kepala BNPB, kita buat dua posko, posko timur dan posko barat Flores,” katanya.
Tito juga menyoroti kondisi fiskal sejumlah daerah terdampak. Pemerintah pusat, kata dia, akan memberikan dukungan kepada daerah yang memiliki kemampuan fiskal terbatas maupun penyerapan anggaran yang masih rendah agar dana yang tersedia dapat segera digunakan untuk penanganan bencana.
Ia menegaskan, penanganan gempa membutuhkan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, mulai dari masa tanggap darurat hingga tahap transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
“Kami sarankan untuk betul-betul memetakan permasalahan yang ada. Dan segera saja kita bergerak dengan kewenangan kita masing-masing. Entah itu di Pertamina, di listrik, di jalan, di bidang kesehatan, dan lain-lain,” tandasnya.
