SUARAINDONESIA.ORG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi keberhasilan pilot project program perlindungan sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya peran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai fondasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government.
Berdasarkan hasil pilot project per 30 Juni 2026, dari 323.339 kepala keluarga (KK) pendaftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sekitar 45,2 persen dinilai berpotensi layak menerima bantuan, sedangkan sisanya berpotensi tidak layak. Sementara itu, dari 290.967 KK pendaftar Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 31,2 persen berpotensi layak dan 68,4 persen berpotensi tidak layak.
“Tahap pertama e-government ini kita menyasar bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran dengan mengintegrasikan data Dukcapil yang memiliki face recognition, fingerprint, dan retina mata,” kata Tito saat membuka Rakornas Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I 2026 di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Tito menjelaskan, data Dukcapil dipadankan dengan data Kementerian ATR/BPN untuk mengetahui kepemilikan tanah, dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) milik BPS, serta dengan data kepolisian melalui Samsat untuk memastikan kepemilikan kendaraan.
Menurutnya, integrasi data antarkementerian dan lembaga tersebut akan menghasilkan basis data yang lebih akurat sehingga bantuan dapat diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
“Kalau jatuh ke tangan yang tidak berhak, sayang dan bisa menimbulkan kecemburuan sosial,” ujarnya.
Mendagri menilai keberhasilan Banyuwangi layak direplikasi ke daerah lain. Ia menyebut telah meninjau penerapan sistem serupa di Kabupaten Gianyar, Bali, dan menemukan bahwa sistem tersebut mampu menghasilkan data yang akurat, real-time, dan transparan.
Karena itu, pemerintah menargetkan penerapan e-government untuk program Perlinsos di 143 kabupaten/kota mulai Agustus 2026. Daerah yang dipilih adalah wilayah yang memiliki infrastruktur internet memadai, Dinas Dukcapil yang responsif, serta dukungan kepala daerah.
“Kalau bansos jatuh ke tangan orang yang benar, bantuan itu menjadi efektif dan efisien membantu masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi saat ini,” tutur Tito.
