SUARAINDONESIA.ORG – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, berharap pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak menghambat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Nurhadi menegaskan, keberlangsungan program tersebut harus tetap terjaga meskipun terjadi perubahan di pucuk pimpinan lembaga. Menurutnya, pemerintah perlu segera menetapkan kepala BGN definitif agar roda organisasi tetap berjalan optimal dan tidak terjadi kekosongan dalam pengambilan keputusan yang berpotensi memengaruhi jalannya program.
Pernyataan itu disampaikan menyusul pengunduran diri Kepala BGN, Nanik S. Deyang, yang memilih melepas jabatannya karena alasan kesehatan. Nurhadi menghormati keputusan tersebut dan menyampaikan doa agar Nanik segera pulih.
“Kesehatan adalah hal yang utama. Kami mendoakan agar Ibu Nanik segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala,” ujar Nurhadi, Rabu (22/7/2026).
Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai NasDem itu menilai Program MBG memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya. Karena itu, stabilitas kepemimpinan di BGN dinilai menjadi faktor krusial untuk memastikan program tetap berjalan sesuai target.
Menurut Nurhadi, pemerintah perlu menghadirkan sosok pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan manajerial yang kuat untuk melanjutkan berbagai agenda strategis yang sedang berjalan. Ia mengingatkan bahwa BGN saat ini menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kualitas makanan yang disalurkan, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, Nurhadi memandang pergantian kepemimpinan ini juga dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG. Evaluasi tersebut, kata dia, penting dilakukan guna memastikan efektivitas distribusi bantuan makanan, kualitas dan keamanan pangan, transparansi pengadaan, serta sistem pengawasan di lapangan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
“Keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan dampaknya terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” tegasnya.
Nurhadi menambahkan, Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG agar berjalan profesional, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan bahwa kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama di tengah dinamika pergantian pejabat di lingkungan BGN.
Dengan kepemimpinan yang kuat serta tata kelola yang baik, Nurhadi optimistis Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi jutaan masyarakat Indonesia yang menjadi sasaran program tersebut.
