SUARAINDONESIA.ORG – Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, menyoroti wacana penggabungan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi satu kementerian. Ia menilai, usulan tersebut tidak bisa dilakukan tergesa-gesa karena menyangkut tata kelola pangan nasional yang strategis dan berdampak luas terhadap masyarakat.
“Setiap usulan yang menyangkut kelembagaan strategis seperti Bulog dan Bapanas harus dikaji dengan komprehensif. Kita perlu melihat manfaat jangka panjangnya bagi kedaulatan pangan, efisiensi birokrasi, dan kesejahteraan petani,” ujar Hindun, di Jakarta.
Menurut politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, penggabungan menjadi kementerian memang berpotensi memberikan sejumlah keuntungan, seperti memperkuat koordinasi dan mempercepat pengambilan keputusan dalam kebijakan pangan nasional. Dengan struktur yang lebih kuat, pemerintah juga bisa lebih tanggap menghadapi krisis pangan dan menjaga stabilisasi harga di tingkat nasional.
Namun, Hindun mengingatkan bahwa wacana ini juga menyimpan sejumlah risiko. Tanpa persiapan matang, reformasi kelembagaan justru bisa menimbulkan persoalan baru. “Kalau tidak disiapkan dengan baik, bisa terjadi tumpang tindih kewenangan, pembengkakan birokrasi, atau bahkan memperlambat kinerja di lapangan. Kita tidak ingin reformasi kelembagaan justru menambah beban baru,” tegasnya.
Hindun menekankan, apapun bentuk kelembagaannya nanti, prioritas utama pemerintah harus tetap pada perbaikan rantai distribusi beras nasional. Distribusi yang efisien menjadi kunci menjaga kestabilan harga dan memastikan pasokan merata hingga ke daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan pangan ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Jangan sampai petani terus berada di posisi lemah dalam rantai nilai pangan nasional,” pungkasnya.
Dengan sikap kritis namun konstruktif, Hindun menegaskan pentingnya reformasi kebijakan pangan yang tidak hanya memperkuat struktur birokrasi, tetapi juga benar-benar berpihak pada petani dan konsumen Indonesia.
