SUARAINDONESIA.ORG – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Ia memastikan DPR akan menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal agar program strategis pemerintah tersebut benar-benar aman dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Dalam fungsi pengawasannya nanti tentu saja kami akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang mana ada masalah. Misalnya di dapur-dapur MBG atau di sekolah penerima, sehingga bisa terlihat sebenarnya masalahnya ada di mana,” kata Puan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Menurut Puan, evaluasi harus mencakup seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari standar dapur produksi, proses distribusi, hingga mekanisme pengawasan di sekolah penerima. Dengan begitu, akar persoalan bisa ditemukan secara jelas dan langkah perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh. “Evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” tegas Politisi PDI Perjuangan ini.
Ia menekankan, Program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Karena itu, keberhasilan program ini sangat penting dan harus dijaga dengan pengawasan ketat serta komitmen seluruh pihak yang terlibat. “Marilah kita bekerja bersama dalam membangun bangsa dan negara dengan bergotong royong. Fokus kita adalah memperbaiki, bukan mencari kambing hitam,” ujarnya.
Kasus keracunan makanan gratis yang menimpa siswa di sejumlah daerah sebelumnya memicu keprihatinan publik. Banyak pihak menilai lemahnya pengawasan distribusi dan standar penyediaan makanan menjadi penyebab utama. Menyikapi hal itu, DPR menegaskan akan mendorong evaluasi menyeluruh agar program MBG tidak hanya berjalan administratif, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi penerima.
Puan menutup dengan menekankan pentingnya sinergi antara DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta penyedia layanan makanan. “Keamanan dan kualitas gizi harus menjadi prioritas. Program ini adalah investasi bagi generasi masa depan, jangan sampai tercederai oleh kelalaian teknis,” tandasnya.
