SUARAINDONESIA.ORG – Ketua DPR RI Puan Maharani menemui langsung perwakilan aliansi buruh yang menggelar aksi di depan kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025). Pertemuan berlangsung di Ruang Abdul Muis dan dihadiri sejumlah pimpinan DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, di antaranya Ketua Komisi I DPR Utut Adianto serta Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris.
Dalam forum tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyampaikan keresahan buruh atas maraknya aksi anarkis dalam sejumlah demonstrasi. Ia menegaskan aksi buruh selama ini selalu damai.
“Kerusuhan dan anarkisme belakangan ini luar biasa. Selama buruh turun, tidak pernah ada pembakaran terjadi,” tegas Andi. Ia juga menegaskan dukungan agar DPR tetap menjadi “rumah rakyat” dan tidak takut terhadap intimidasi.
Menanggapi hal itu, Puan menegaskan DPR terbuka terhadap penyampaian aspirasi, namun mengingatkan agar aksi tidak berujung pada tindakan anarkis. “Aspirasi silakan disampaikan, tapi jangan sampai dilakukan secara anarkis yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Puan menekankan pentingnya gotong royong dalam membangun bangsa. “Membangun negara tidak bisa sendirian, tapi harus bersama-sama. Apa yang diinginkan buruh tentu juga sejalan dengan apa yang kami perjuangkan di DPR,” katanya.
Terkait isu ketenagakerjaan, Puan berkomitmen DPR akan menghadirkan regulasi yang komprehensif, adil, dan adaptif. “Kami akan berjuang menghadirkan undang-undang yang seimbang antara perlindungan pekerja dengan kepastian usaha, dengan mengintegrasikan putusan-putusan MK,” tegasnya.
Dalam aksi hari ini, massa buruh membawa lima tuntutan, yakni mendukung Polri menegakkan hukum, mendorong pengesahan RUU Ketenagakerjaan, menolak kebijakan upah murah, menghapus sistem outsourcing, serta menegakkan supremasi sipil.
Presiden KSPI Said Iqbal menambahkan, pihaknya mendukung pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam melaksanakan program yang berpihak pada rakyat. Buruh juga menegaskan dukungan agar Polri tetap profesional dan tidak disusupi kepentingan politik.
