SUARAINDONESIA.ORG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna mengejar target pembangunan dan renovasi 400 ribu unit rumah pada 2026.
Permintaan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Pembahasan Efisiensi dan Progres Tahapan Program BSPS, Jumat (10/7). Menurutnya, percepatan perlu segera dilakukan mengingat pelaksanaan program telah memasuki pertengahan tahun, sementara masih terdapat sejumlah tahapan yang harus diselesaikan di daerah.
“Bedah rumah lebih kurang 400 ribu untuk target tahun ini. Sekarang sudah bulan Juli, sehingga kita ingin mempercepat agar program dari sektor perumahan dan kawasan permukiman ini benar-benar dapat mencapai target,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, data calon penerima bantuan sebenarnya telah tersedia. Namun, sebagian masih harus diverifikasi karena belum memenuhi persyaratan, sementara sejumlah daerah juga masih mengajukan usulan baru.
Karena itu, Tito meminta pemerintah daerah memastikan setiap usulan telah melalui proses verifikasi yang cermat di lapangan agar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Menurutnya, daerah yang tidak mampu memenuhi target akibat lemahnya proses verifikasi berpotensi kehilangan alokasi bantuan.
“Kalau target di suatu daerah 200 rumah, tetapi yang memenuhi syarat hanya 50 rumah, maka sisanya bisa dialihkan ke daerah lain yang lebih siap. Jangan sampai nanti pemerintah daerah kecewa karena tidak melakukan verifikasi dengan baik,” tegasnya.
Untuk mempercepat pendataan, Tito juga meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat kabupaten dan kota. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan dapat berjalan lebih cepat dan akurat.
“Intinya adalah agar rekan-rekan di wilayah dapat melakukan langkah-langkah dalam rangka mendukung percepatan target 400 ribu unit ini,” katanya.
Tito menilai percepatan Program BSPS tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas. Program bedah rumah diyakini mampu menekan angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor konstruksi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Nah itu yang kita harapkan, bisa bergerak di lapangan untuk mengumpulkan data, membantu verifikasi kelayakannya, sehingga program ini bisa dieksekusi dengan baik,” ujar Tito.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta diikuti secara daring oleh Kepala BPS kabupaten/kota dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari seluruh Indonesia. Pemerintah berharap sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah mampu mempercepat realisasi target 400 ribu unit rumah layak huni sepanjang 2026.
