SUARAINDONESIA.ORG – Medan – Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Lokot Nasution melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke lintas bawah (underpass) Gatot Subroto, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (30/1/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung fungsi dan dampak pembangunan underpass terhadap kelancaran lalu lintas serta efektivitas infrastruktur jalan di Kota Medan.
Sebagai informasi, dalam peninjauan tersebut, rombongan memperoleh penjelasan dari Kepala Balai Bina Marga terkait proses pembangunan underpass. Secara teknis, proyek ini telah melalui perencanaan dan perhitungan yang matang serta memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan estetika. Keberadaan underpass juga dinilai memberikan manfaat nyata dalam mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.
Terkait keberlanjutan fungsi infrastruktur, Lokot menegaskan bahwa pembangunan underpass tidak boleh dipandang sebagai solusi jangka pendek semata. Baginya, infrastruktur jalan harus mampu memberikan dampak berkelanjutan dalam mengurai kemacetan.
Sebab itu, ia menilai diperlukan langkah lanjutan berupa penataan simpang, penguatan manajemen lalu lintas, serta pengaturan dan pembatasan kendaraan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal. “Pembangunan underpass harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam mengurai kemacetan. Tanpa pengaturan lalu lintas dan penataan simpang yang baik, manfaatnya tidak akan optimal,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keselarasan pembangunan infrastruktur dengan perencanaan tata ruang wilayah. Menurutnya, tata ruang merupakan fondasi utama pembangunan yang berkaitan erat dengan pengendalian banjir, pengembangan kawasan, serta pemanfaatan ruang wilayah secara berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan setiap pembangunan infrastruktur, termasuk underpass, benar-benar patuh dan sejalan dengan Rencana Tata Ruang, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal,” ujarnya.
Selain itu, Lokot menyoroti penanganan bencana banjir di Sumatera Utara. Ia mengapresiasi respons cepat Kementerian Pekerjaan Umum dalam menangani dampak banjir, mulai dari koordinasi sejak awal kejadian hingga penurunan alat berat dan pembangunan jembatan darurat untuk membuka kembali akses masyarakat.
“Kementerian PU bergerak cepat dengan menurunkan alat berat, menyalurkan bantuan, serta membangun jembatan darurat. Respons ini sangat membantu masyarakat di wilayah terdampak,” kata politisi Fraksi Demokrat tersebut.
Apresiasi juga disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta seluruh pihak terkait yang telah bekerja di lapangan. Namun demikian, mengingat luasnya wilayah terdampak, diperlukan sinergi lintas sektor dan percepatan penanganan agar kondisi segera pulih dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal.
Menutup pernyataan, Legislator Dapil Sumatera Utara I itu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara agar tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga selaras dengan tata ruang, memperhatikan aspek keselamatan dan lingkungan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
