SUARAINDONESIA.ORG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penyusunan grand design Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sebagai panduan nasional dalam merumuskan kebijakan lintas sektor. Menurutnya, desain besar ini akan memudahkan pemerintah memetakan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan di setiap tahap, mulai dari pelatihan, penempatan, hingga kepulangan pekerja migran.
“Kalau pendapat saya, potensi dari pekerja migran ini sangat besar sekali,” ujar Tito usai menerima kunjungan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Tito menilai penguatan kelembagaan P2MI sangat penting, termasuk tata kelola dan regulasi yang lebih efisien. Ia mencontohkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) di berbagai daerah yang sudah berjalan baik dan bisa dijadikan model pelatihan terpadu bagi calon pekerja migran. Menurutnya, peningkatan kompetensi teknis, integritas, serta kemampuan berbahasa asing akan menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.
Selain itu, Mendagri juga mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan pelindungan pekerja migran menjadi lebih komprehensif. Pemerintah daerah, kata Tito, perlu dilibatkan aktif dalam penjaringan calon pekerja, pembukaan peluang kerja, hingga pengembangan sistem edukasi dan pelatihan.
Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin menyampaikan sejumlah persoalan di lapangan, seperti ketidaksamaan modul pelatihan antar daerah, regulasi yang belum sejalan, hingga persoalan perizinan perusahaan penyedia jasa pekerja migran. Ia menegaskan pihaknya terus menjaring masukan untuk memperkuat sistem pengelolaan P2MI agar lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan lapangan.
“Sambil memperkuat regulasi dan koordinasi, pelayanan kepada pekerja migran tetap harus berjalan,” tegas Mukhtarudin.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
