SUARAINDONESIA.ORG – Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut. Proyek strategis ini ditargetkan menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.
Kepastian itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang berlaku sejak 30 Juni 2025.
“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” bunyi beleid tersebut, Jumat (19/9/2025).
Untuk tahap awal, pemerintah memfokuskan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya. Targetnya antara lain: luas area terbangun mencapai 800–850 hektare, pembangunan gedung perkantoran minimal 20%, hunian layak 50%, serta sarana prasarana dasar dan konektivitas kawasan masing-masing 50% dan 0,74 poin indeks aksesibilitas.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) juga sudah dijadwalkan, dengan jumlah awal antara 1.700–4.100 orang. Pemerintah menargetkan layanan kota cerdas di kawasan IKN mencakup 25% untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Tahap Kedua Pembangunan
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan sudah memasuki tahap kedua. Tahap ini mencakup pembangunan infrastruktur politik seperti Istana Negara, kantor kementerian, Gedung Parlemen, Mahkamah Agung, dan lembaga negara lainnya.
“Pemindahan ASN akan dilakukan bertahap sesuai rencana strategis. Ini langkah penting agar IKN benar-benar siap sebagai pusat pemerintahan modern dan berkelanjutan,” kata Basuki.
Dengan roadmap tersebut, Nusantara diproyeksikan bukan hanya menjadi ibu kota baru, tetapi juga wajah baru Indonesia dalam tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inklusif, dan berdaya saing.
