SUARAINDONESIA.ORG – Komisi XI DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati sejumlah asumsi makro dan indikator pembangunan yang tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026. Kesepakatan ini menjadi landasan penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang dijadwalkan akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus mendatang.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan bahwa seluruh elemen yang hadir dalam rapat kerja, termasuk Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner OJK, telah menyetujui hasil pembahasan tersebut. “Dengan kesepakatan ini, rapat kerja bersama pemerintah kami tetapkan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2026,” ujarnya di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).
Dalam laporan Panitia Kerja Pertumbuhan Ekonomi, disepakati bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 berada pada kisaran 5,2% hingga 5,8%. Adapun defisit anggaran ditetapkan dalam rentang 2,48% hingga 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa pencapaian target tersebut bukan perkara mudah, terutama di tengah situasi global yang semakin kompleks. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit tetap sesuai dengan yang telah disepakati.
Sejumlah asumsi makro yang disepakati antara lain inflasi pada kisaran 1,5% hingga 3,5%, nilai tukar rupiah antara Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS, serta suku bunga SBN 10 tahun pada kisaran 6,6% hingga 7,2%. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ditargetkan sebesar 5% hingga 5,5%, investasi 5% hingga 5,9%, ekspor 6,5% hingga 6,8%, dan impor 7,2% hingga 7,4%.
Selain indikator ekonomi, pemerintah dan DPR juga menyepakati sejumlah indikator sosial yang menjadi sasaran pembangunan 2026. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 4,44% hingga 4,96%, dengan tingkat kemiskinan berada di angka 6,5% hingga 7,5%, dan kemiskinan ekstrem ditekan hingga 0%–0,5%. Rasio Gini ditargetkan pada kisaran 0,377 hingga 0,380, sementara Indeks Kesejahteraan Petani ditetapkan pada angka 0,7731. Adapun proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 37,95% dari total penyerapan tenaga kerja.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani turut menyoroti dinamika geopolitik global yang memengaruhi stabilitas ekonomi dunia. Ia menyebut ancaman tarif tambahan yang disampaikan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada negara-negara BRICS+ sebagai salah satu faktor ketidakpastian. Seperti diketahui, negara-negara anggota BRICS+ baru saja menggelar pertemuan di Rio de Janeiro, Brasil, dan dalam deklarasi bersama mereka mengecam kebijakan proteksionis Amerika Serikat yang dinilai mengganggu stabilitas perdagangan global.
“Pertemuan BRICS+ di Brasil baru-baru ini menunjukkan bahwa dunia tengah berada dalam ketidakpastian tinggi. Ini tentu harus jadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan fiskal yang adaptif namun tetap disiplin,” ujar Sri Mulyani.
