SUARAINDONESIA.ORG,. – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja penting ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Rabu (28/5). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis seputar pertanahan dan tata ruang.
Dalam agenda utamanya, Menteri Nusron akan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur, para Bupati, dan Wali Kota se-Sulawesi Tenggara. Rakor ini akan menjadi forum strategis membahas percepatan penyelesaian isu pertanahan, penataan ruang, serta percepatan sertipikasi tanah keagamaan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
“Jika sesuai rencana, Sulawesi Tenggara akan menjadi provinsi ke-10 yang dikunjungi Pak Menteri dan provinsi kedua di Pulau Sulawesi. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempercepat agenda strategis Kementerian di daerah,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, di Jakarta, Selasa (27/5).
Selain Rakor, Menteri Nusron juga dijadwalkan menggelar Dialog Kebangsaan bersama Forum Keagamaan Sulawesi Tenggara, sebagai wujud komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung legalisasi tanah wakaf dan rumah ibadah. Dalam kesempatan tersebut, secara simbolis ia akan menyerahkan sertipikat tanah wakaf kepada perwakilan lembaga keagamaan.
“Legalitas tanah wakaf merupakan bagian dari pelayanan publik yang berkeadilan. Kita ingin memastikan rumah ibadah di seluruh pelosok negeri memiliki kepastian hukum atas tanahnya,” tegas Harison.
Tak hanya itu, kunjungan ini juga menjadi ajang evaluasi kinerja Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penanganan konflik agraria, serta integrasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Harison menambahkan, “Kunjungan kerja ini bukan sekadar seremonial, tapi untuk menjaga ritme kerja di lapangan agar selaras dengan target nasional, serta memperkuat koordinasi pusat-daerah demi kepastian hukum yang lebih baik.”
Rangkaian kegiatan ini diharapkan memperkuat kolaborasi lintas sektor demi menciptakan sistem pertanahan dan tata ruang yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat.
Menteri Nusron akan didampingi sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, seperti Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, serta Kepala Kanwil BPN Sultra Rahmat bersama jajaran. Di tingkat daerah, Rakor akan dihadiri Gubernur Sultra, para Bupati, dan Wali Kota se-Sulawesi Tenggara. (SI)
