SUARAINDONESIA.ORG – Pemerintah menemukan masih banyak bantuan sosial (bansos) yang salah sasaran. Dari hasil pemutakhiran data terbaru, tercatat sekitar 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tidak lagi layak menerima bansos. Jika dihitung, nilai bansos yang tidak tepat sasaran ini mencapai Rp14–17 triliun.
Data itu terungkap setelah Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan verifikasi melalui Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hasilnya, ada 616.367 penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 1.286.066 penerima bansos sembako yang tidak memenuhi syarat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul melaporkan temuan ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan. Menurutnya, bansos yang salah sasaran akan segera dialihkan kepada keluarga lain yang lebih berhak.
Digitalisasi Jadi Solusi
Presiden Prabowo menegaskan, perbaikan sistem bansos harus segera dilakukan. Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi digital agar penyaluran lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan menguji coba digitalisasi perlindungan sosial di Kabupaten Banyuwangi. Mekanismenya melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk memastikan penerima manfaat terverifikasi dengan jelas.
Ke depan, penggunaan DTSEN akan menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan basis data baru yang sudah diverifikasi hingga tingkat desil, pemerintah berharap bansos benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.
