PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mengelola wilayah operasi hulu migas yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Luasnya cakupan wilayah tersebut tidak hanya berorientasi pada produksi energi, tetapi juga dibarengi komitmen kuat dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Sepanjang 2025, PHE telah menjalankan 831 program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang menyasar berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, lingkungan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, ketahanan pangan, hingga penanganan bencana.
Senior Manager External Communication & Stakeholder Relations PHE, Fitri Erika, mengatakan luas dan beragamnya karakter wilayah operasi membuat pendekatan program PPM tidak bisa diseragamkan.
“Wilayah kerja PHE sangat luas dan setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda. Karena itu, program pemberdayaan masyarakat harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal,” ujar Fitri Erika dalam Press Conference di Kantor Bisnis Indonesia, Sabtu (20/12/2025).
Fitri menjelaskan, seluruh program PPM PHE dirancang berbasis data melalui social mapping, yang kemudian diperdalam lewat Focus Group Discussion (FGD) bersama pemangku kepentingan setempat. Program yang telah disusun selanjutnya diajukan kepada SKK Migas untuk mendapatkan persetujuan sebelum diimplementasikan.
Pendekatan ini, menurutnya, dilakukan agar program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak bersifat seremonial. “Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang. Jika di tengah jalan diperlukan penyesuaian, maka program akan dievaluasi,” jelasnya.
Salah satu contoh implementasi PPM dilakukan di wilayah pesisir utara Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Hasil pemetaan sosial menunjukkan persoalan abrasi pantai yang telah menggerus daratan hingga sekitar 400 meter dari bibir pantai. Menjawab kondisi tersebut, PHE menjalankan program penanaman mangrove sebagai langkah mitigasi abrasi.
Tidak hanya aspek lingkungan, PHE juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Nelayan yang terdampak cuaca ekstrem didorong melakukan diversifikasi usaha, seperti pengembangan pangan olahan dan usaha ekonomi alternatif.
Selain itu, PHE menjalankan lebih dari 60 program PPM khusus ketahanan pangan di berbagai wilayah operasinya. Program ini mencakup pembinaan petani menuju pertanian berkelanjutan, pengurangan bahan kimia, penerapan pertanian organik, pemanfaatan teknologi adaptif, hingga intervensi sistem irigasi.
“Dari sekitar 60 program ketahanan pangan, saat ini telah terbentuk tujuh komunitas pangan yang berkembang dengan cukup baik,” ungkap Fitri.
Salah satu capaian signifikan tercatat di Sukowati, Jawa Timur, di mana intervensi program mampu meningkatkan hasil panen padi hingga tiga kali lipat dibandingkan sebelum pendampingan. Selain beras, pengembangan pangan juga meliputi jagung, telur, unggas, hingga produksi daging.
Di Banggai, Sulawesi Tengah, PHE menghadapi persoalan gagal panen akibat serangan hama tikus. Alih-alih menggunakan metode berisiko, PHE menerapkan pendekatan berbasis ekologi melalui konservasi burung hantu endemik Sulawesi sebagai predator alami.
“Kami membangun rumah burung hantu dan melakukan edukasi kepada masyarakat. Program ini bukan hanya menjawab persoalan hama, tetapi juga berkembang menjadi wisata edukasi lingkungan,” jelas Fitri.
Sementara di Desa Bandaranjaya, Bangkalan, Madura, PHE mengintervensi persoalan krisis air saat musim kemarau dengan mengembangkan teknologi penyimpanan air hujan dan air permukaan untuk mendukung pertanian, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan dinas terkait.
Fitri menegaskan, seluruh program PPM PHE dirancang dengan roadmap hingga lima tahun di setiap wilayah. Setelah program dinyatakan matang, masyarakat diharapkan mampu mandiri dan program dapat direplikasi di wilayah lain.
“Harapannya, kebutuhan masyarakat terjawab dan roda ekonomi tetap berjalan, bahkan setelah program selesai,” pungkasnya.
