SUARAINDONESIA.ORG –Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) sebagai strategi baru menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional. Program ini diperkenalkan dalam GPIPS Wilayah Sumatera 2026 di Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (11/2).
Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali mengatakan GPIPS menjadi respons atas tantangan inflasi pangan yang kian kompleks, mulai dari risiko perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga karakter komoditas yang musiman. Pendekatannya tak lagi sekadar stabilisasi harga jangka pendek, tetapi memperkuat struktur pasokan pangan secara berkelanjutan.
Sepanjang 2025, inflasi nasional tercatat 2,92 persen (year-on-year), masih dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen. Namun pada Januari 2026 inflasi naik menjadi 3,55 persen (yoy), terutama dipicu kelompok pangan bergejolak. Inflasi pangan ditargetkan tetap terjaga di kisaran 3–5 persen.
Ricky memaparkan tiga strategi utama. Pertama, peningkatan produksi pangan, khususnya hortikultura, melalui bibit tahan cuaca, teknologi adaptif, dan pola tanam terkoordinasi. Kedua, penguatan distribusi dan konektivitas antarwilayah lewat efisiensi logistik serta optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD). Ketiga, penguatan sinergi pusat dan daerah melalui pemanfaatan data neraca pangan dan peran BUMD sebagai offtaker.
Gubernur Sumsel Herman Deru menambahkan inovasi digital seperti SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan memperkuat ekosistem pangan daerah. Sumsel sendiri merupakan produsen beras terbesar ketiga nasional.
GPIPS merupakan penguatan dari GNPIP dengan pembaruan di sisi hulu, stabilisasi harga jangka pendek, dan sinergi lintas pemerintah. Program ini akan berlanjut ke wilayah Jawa, Balinusra, Sulampua, dan Kalimantan sebagai bagian dari GPIPS Nasional 2026.
