SUARAINDONESIA.ORG – Sebanyak 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) kompak mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memprotes pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026. Pertemuan yang digelar di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10), berlangsung tegang namun terbuka.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda termasuk di antara kepala daerah yang hadir langsung. Mereka menilai kebijakan pemotongan TKD telah mengganggu stabilitas keuangan daerah dan berpotensi memperlambat pembangunan.
“Kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran di daerah sudah terbebani, apalagi dengan gaji pegawai dan program pembangunan,” tegas Mualem usai pertemuan.
Sementara Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menilai pemangkasan TKD hingga 25 persen berdampak besar pada pelayanan publik. Ia bahkan menyarankan agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji ASN daerah jika dana transfer tidak dikembalikan.
Pemerintah sebelumnya memangkas TKD dari Rp919 triliun menjadi Rp650 triliun dalam rancangan APBN 2026. Setelah mendapat tekanan dari daerah, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menambah Rp43 triliun sehingga total menjadi Rp693 triliun. Meski begitu, para gubernur menilai angka itu masih jauh dari cukup.
Ketua Umum APPSI Al Haris, yang juga Gubernur Jambi, mengatakan Purbaya cukup responsif terhadap keluhan para kepala daerah dan berjanji akan melakukan evaluasi TKD sepanjang 2026.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyoroti beratnya beban gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) serta kebutuhan besar untuk pembangunan jalan dan jembatan di daerah. “Pemotongan 20–30 persen, bahkan di beberapa kabupaten sampai 70 persen, jelas menghambat pembangunan,” ujarnya.
Menkeu Purbaya mengakui pemotongan TKD memang terlalu besar, namun menegaskan kebijakan itu tak lepas dari kondisi ekonomi nasional yang melambat. “Permintaan mereka normal, tapi kita harus hitung kemampuan APBN. Kalau ekonomi membaik, tentu kita tambah lagi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan para gubernur agar memperbaiki tata kelola keuangan daerah. “Kalau mau desentralisasi tetap jalan, ya citra dan kinerjanya harus diperbaiki dulu,” pungkasnya.
