SUARAINDONESIA.ORG – Usulan agar simpanan masyarakat di koperasi mendapat perlindungan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapat respons dari Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu. Meski terbuka untuk mengkaji usulan tersebut, Anggito menegaskan penerapannya membutuhkan perubahan undang-undang.

Anggito mengatakan, LPS masih menunggu proposal resmi dari Kementerian Koperasi sebelum mempelajari lebih jauh manfaat, risiko, serta konsekuensi dari rencana penjaminan simpanan koperasi.

“Saya akan menunggu proposal dari Menteri Koperasi, nanti kami pelajari,” ujar Anggito dalam Forum Ekonomi Politik RMOL.ID di The Tribrata, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Usulan tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam forum yang sama. Ferry mendorong agar dana masyarakat yang disimpan di koperasi mendapatkan perlindungan serupa dengan simpanan nasabah perbankan melalui skema penjaminan LPS.

“Kita akan minta supaya dana masyarakat yang ada di koperasi itu juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan,” kata Ferry.

Menanggapi usulan tersebut, Anggito menjelaskan bahwa perluasan penjaminan ke sektor koperasi tidak bisa dilakukan hanya melalui kebijakan internal LPS. Diperlukan perubahan undang-undang untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan mandat tersebut.

“Iya. Kalau itu harus butuh perubahan undang-undang. Tapi kami masih pelajari semua plus minusnya,” ujarnya.

Selain aspek regulasi, Anggito menilai rencana tersebut perlu dibahas bersama sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembahasan terutama menyangkut mekanisme pengawasan koperasi apabila nantinya masuk dalam skema penjaminan.

Dengan demikian, usulan penjaminan simpanan koperasi masih berada dalam tahap kajian. Keputusan penerapannya akan bergantung pada hasil pembahasan, kesiapan mekanisme pengawasan, serta perubahan landasan hukum yang diperlukan.