SUARAINDONESIA.ORG – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan perlindungan terhadap simpanan masyarakat tetap terjaga. Hingga September 2026, sebanyak 720 juta rekening nasabah bank umum atau 99,94 persen dari total rekening tercatat masuk dalam cakupan penjaminan penuh LPS. Meski demikian, perluasan akses layanan perbankan masih menjadi pekerjaan rumah karena sekitar 25 juta penduduk berusia 17 tahun ke atas belum memiliki rekening.
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers hasil Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) IV Tahun 2026 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Selain bank umum, cakupan penjaminan penuh pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) mencapai 99,97 persen atau sekitar 15,8 juta rekening. Penjaminan tersebut berlaku untuk simpanan hingga Rp2 miliar per nasabah per bank sesuai ketentuan LPS.
Di sisi kebijakan, LPS mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk periode 1 Oktober 2026 hingga Januari 2027. Keputusan ini mempertimbangkan perkembangan suku bunga pasar, kinerja intermediasi perbankan, pertumbuhan simpanan, serta cakupan penjaminan.
Kondisi perbankan masih menunjukkan pertumbuhan positif. Kredit tumbuh 13,26 persen secara tahunan, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 8,22 persen. Namun, LPS mencermati kenaikan porsi simpanan yang memperoleh bunga di atas TBP, dari 34 persen pada Agustus menjadi 36,06 persen pada September 2026.
Anggito mengatakan, peningkatan tersebut terutama berasal dari simpanan korporasi, termasuk perusahaan swasta dan BUMN. Perkembangan ini terus dipantau karena berkaitan dengan persaingan penghimpunan dana dan kondisi masing-masing bank.
Di tengah luasnya cakupan penjaminan, LPS juga mendorong program satu orang satu rekening untuk memperluas inklusi keuangan. Sekitar 25 juta penduduk yang belum memiliki rekening dinilai masih membutuhkan akses, literasi, dan edukasi keuangan agar dapat memanfaatkan layanan perbankan formal.
Sementara itu, dalam menjalankan fungsi resolusi bank, LPS mencatat 14 bank sedang menjalani proses likuidasi sepanjang 2026. Dari proses tersebut terdapat 671 rekening dengan total simpanan sekitar Rp1,9 triliun. Simpanan yang telah dinyatakan layak bayar mencapai Rp643,9 miliar.
LPS juga menyoroti lemahnya tata kelola perusahaan atau good corporate governance sebagai salah satu faktor utama penyebab kegagalan bank. Karena itu, penguatan tata kelola dan konsolidasi BPR serta BPRS terus didorong untuk meningkatkan ketahanan industri perbankan.
Melalui penguatan penjaminan, resolusi, dan perluasan akses keuangan, LPS berupaya menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat stabilitas sistem perbankan nasional.
