SUARAINDONESIA.ORG – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh anggota DPR harus mengikuti mekanisme konstitusi dan tata tertib yang berlaku. Pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai sejumlah anggota dewan yang menggalang tanda tangan untuk mengusulkan hak tersebut.

Puan mengatakan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan itu setelah pembukaan masa sidang. Sebelum mengambil langkah, pimpinan akan menghimpun dan mendengarkan berbagai masukan dari fraksi maupun anggota dewan selama masa reses.

“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini,” ujar Puan seusai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Puan, setiap usulan penggunaan hak konstitusional anggota DPR harus melalui tahapan kelembagaan yang jelas. Karena itu, pimpinan DPR akan terlebih dahulu mempelajari perkembangan dan mekanisme pengajuan sebelum menentukan tindak lanjut.

“Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” tegas legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Ia menambahkan, pembukaan masa sidang menjadi kesempatan bagi pimpinan DPR untuk menerima berbagai aspirasi dan laporan dari fraksi maupun anggota dewan. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah sesuai kewenangan DPR.

Terkait pengumpulan tanda tangan untuk mengusulkan HMP, Puan meminta publik menunggu pernyataan resmi dari pihak pengusul. Menurutnya, perkembangan tersebut perlu dilihat berdasarkan proses dan mekanisme yang berjalan.

“Ya, selama belum ada pernyataan resmi, ya kita tunggu saja,” pungkasnya.