SUARAINDONESIA.ORG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah tegas terhadap 11 korporasi yang terindikasi terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hasil evaluasi menunjukkan sejumlah perusahaan terancam kehilangan Hak Guna Usaha (HGU), baik melalui pencabutan seluruhnya maupun sebagian, hingga tidak diberikan perpanjangan hak.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, penanganan tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Kabareskrim Polri setelah dilakukan koordinasi dan pengkajian terhadap masing-masing perusahaan.
“Dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri,” ujar Nusron dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan hasil evaluasi ATR/BPN, penanganan 11 korporasi tersebut dibagi dalam lima kelompok. Pertama, pencabutan seluruh HGU terhadap PT MIB seluas 4.000 hektare di Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Melawi; serta PT SKM dengan dua bidang HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Ketapang, Kalimantan Barat.
Pencabutan didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain luas lahan terbakar lebih dari 50%, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kebakaran berulang, serta pelanggaran ketentuan pemberian hak.
Kedua, eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kubu Raya yang telah berakhir pada 2020 tidak akan diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali.
Ketiga, ATR/BPN tidak akan memberikan HGU kepada PT ANI, PT BOS, dan PT AER dengan total luas lahan sekitar 15.130 hektare di Landak, Kapuas Hulu, dan Ketapang. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunan ketiga perusahaan tersebut.
Keempat, pencabutan sebagian HGU akan dilakukan terhadap PT SAE seluas 1.510,2639 hektare di Landak. Sementara itu, kelompok kelima mencakup PT STP, PT API, dan PT JMS yang masih memerlukan pendalaman sebelum ditentukan apakah HGU akan dicabut sebagian atau seluruhnya.
Nusron menegaskan, penertiban hak atas tanah harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini, data hasil evaluasi telah disampaikan dan pemerintah tengah menyiapkan draf surat keputusan (SK).
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” katanya.
Proses penanganan mengacu pada sejumlah regulasi, termasuk PP Nomor 18 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan HGU atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar. Pemerintah menyatakan langkah ini menjadi bagian dari penegakan ketentuan pertanahan terhadap korporasi yang terindikasi terkait karhutla.
