SUARAINDONESIA.ORG – Memasuki 66 tahun sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengakselerasi sejumlah program strategis untuk memperkuat kepastian hukum tanah sekaligus mendukung pembangunan nasional.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan percepatan dilakukan mulai dari pendaftaran tanah, sertipikasi aset negara dan tanah wakaf, Reforma Agraria, pengadaan tanah untuk Program Strategis Nasional (PSN), hingga penguatan tata ruang dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah memberikan kontribusi besar terhadap pendaftaran tanah. Hingga saat ini, pendaftaran tanah telah mencapai 129,5 juta bidang, atau meningkat 181% dari tahun 2017,” kata Nusron di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, sertipikasi juga diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aset negara, tanah wakaf, rumah ibadat, hingga hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam Program Tiga Juta Rumah.

“Harapan kita sederhana tetapi sangat penting, masyarakat tidak hanya memiliki rumah untuk ditempati, tetapi juga memperoleh kepastian hukum atas tanah dan rumah yang dimilikinya,” ujarnya.

Di sisi lain, Reforma Agraria hingga 2026 telah menetapkan redistribusi 6.198.538 bidang tanah dengan luas 4.391.091,68 hektare. Sementara pengadaan tanah untuk PSN mencapai 158.949 bidang atau 74,35%, dengan luasan 22.635,79 hektare.

Untuk tata ruang, sebanyak 688 RDTR telah diterbitkan dan 577 di antaranya terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

ATR/BPN juga mencatat data LP2B nasional mencapai 87,63%, melampaui target 87% dalam RPJMN 2029. Nusron meminta pemerintah daerah mempercepat integrasi seluruh data LP2B ke dalam dokumen tata ruang agar memiliki kekuatan hukum dan tidak mudah dialihfungsikan.