SUARAINDONESIA.ORG – Anggota Komisi X DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menilai upaya mewujudkan kesetaraan gender tidak cukup hanya melalui peningkatan akses pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan. Menurutnya, negara juga perlu menghadirkan kebijakan yang mengakui dan mendukung kerja domestik serta pengasuhan yang selama ini lebih banyak dibebankan kepada perempuan.
Lestari mengatakan pekerjaan perawatan dan pengasuhan memiliki peran penting dalam menopang keluarga, dunia kerja, hingga perekonomian nasional. Karena itu, kerja domestik tidak semestinya dipandang sebagai urusan pribadi perempuan semata.
“Selama pekerjaan domestik dan pengasuhan dianggap semata-mata sebagai urusan pribadi perempuan, ketidakadilan struktural akan terus berulang. Kerja perawatan menopang keluarga, dunia kerja, dan perekonomian sehingga harus diperhitungkan dalam proses penyusunan kebijakan,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/9/2026).
Pernyataan tersebut merujuk pada hasil riset Populix bertajuk Studi Lanjut Kesenjangan Upah: Beban Pengasuhan dan Kerja Domestik yang Luput dari Hitungan Ekonomi. Survei yang dilakukan terhadap 1.000 rumah tangga urban pada Maret–April 2026 itu menunjukkan perempuan menghabiskan waktu jauh lebih banyak untuk pekerjaan domestik dibanding laki-laki.
Riset tersebut mencatat perempuan mengalokasikan sekitar 252 jam lebih banyak setiap tahun untuk pekerjaan rumah tangga. Selisih itu setara dengan sekitar 31 hari kerja dengan asumsi delapan jam kerja per hari. Secara rata-rata, perempuan menghabiskan 3 jam 14 menit per hari untuk pekerjaan domestik, atau sekitar 27 persen lebih lama dibanding laki-laki.
Menurut Lestari, ketimpangan tersebut tidak hanya terlihat dari pembagian waktu, tetapi juga dari beban mental dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Hasil survei menunjukkan skor beban mental perempuan mencapai 59,7 dari 100, lebih tinggi dibanding laki-laki yang berada pada angka 48,5.
Selain itu, sebanyak 71,7 persen perempuan tercatat mengelola sedikitnya 60 persen keputusan harian rumah tangga, mulai dari kebutuhan anak, belanja keluarga, hingga memastikan berbagai kewajiban rumah tangga berjalan dengan baik.
“Banyak perempuan harus menghadapi beban ganda. Mereka dituntut produktif di tempat kerja, tetapi pada saat yang sama tetap memikul sebagian besar tanggung jawab domestik dan pengasuhan,” ujar politisi yang akrab disapa Rerie itu.
Tak hanya soal beban domestik, Lestari juga menyoroti masih adanya kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Mei 2026, rata-rata upah buruh laki-laki mencapai Rp3,69 juta per bulan, sementara perempuan sebesar Rp2,86 juta per bulan. Artinya terdapat selisih sekitar Rp830 ribu atau sekitar 22 persen.
Menurutnya, kesenjangan tersebut menunjukkan masih adanya hambatan struktural yang dihadapi perempuan, mulai dari pemisahan jenis pekerjaan berdasarkan gender, keterbatasan akses pengembangan karier, hingga besarnya tanggung jawab pengasuhan yang harus ditanggung.
Karena itu, Lestari mendorong pemerintah memperkuat kebijakan ekonomi yang berperspektif gender. Di antaranya melalui pengembangan data penggunaan waktu, pengukuran kontribusi ekonomi kerja perawatan yang tidak dibayar, perluasan layanan penitipan anak yang terjangkau, hingga penerapan cuti pengasuhan bagi ayah secara lebih efektif.
“Kerja perawatan tidak boleh terus menjadi pekerjaan yang tidak terlihat dan dibebankan kepada perempuan. Negara, dunia usaha, partai politik, dan masyarakat harus bersama-sama membangun ekosistem yang memungkinkan perempuan berkembang secara setara,” tegasnya.
Ia menambahkan, kesetaraan gender harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan bangsa.
“Memperjuangkan kesetaraan perempuan adalah sebuah keharusan. Ketika kita memastikan hak-hak perempuan terpenuhi, sesungguhnya kita sedang membangun peradaban bangsa yang lebih maju dan berkeadilan,” pungkasnya.
