SUARAINDONESIA.ORG – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) memperkuat dan mengevaluasi sumber daya manusia (SDM) untuk mempercepat penyaluran rumah subsidi.

Ara menilai capaian program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih jauh dari target. Hingga 21 September 2026, penyaluran FLPP baru mencapai 154.034 unit atau sekitar 44 persen dari target 350.000 unit, dengan nilai kredit Rp19,2 triliun.

“Saya ingatkan sama Pak Heru revisi SDM. Karena targetnya melompatnya jauh,” ujar Ara dalam rapat evaluasi kinerja FLPP di Kantor BP Tapera, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2026).

Menurut Ara, pembenahan tidak hanya menyangkut jumlah pegawai, tetapi juga pola pikir dan sistem teknologi informasi. Ia meminta BP Tapera memilih SDM yang mampu menghadirkan inovasi dan menyelesaikan persoalan program.

“Produknya sudah lama, makanya harus inovasi. Jangan yang hanya menjalankan business as usual, mesti banyak terobosan-terobosan,” katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya telah melakukan rekonstruksi internal dan menambah SDM dari Kementerian Keuangan serta kementerian terkait.

“Kita meminta tambahan SDM dari Kementerian Keuangan, dari kementerian terkait lainnya, dilakukan rekonstruksi internal, mengoptimalkan semua sumber daya yang ada,” ujar Heru.

BP Tapera juga memperkuat pemasaran dan sosialisasi FLPP dengan melibatkan kementerian, lembaga, hingga berbagai profesi untuk memperluas informasi rumah subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Di sisi lain, Heru menyebut permintaan rumah subsidi masih tinggi. Namun, pengembang menghadapi kendala dari sisi pasokan, antara lain terkait lahan sawah dilindungi (LSD) dan perizinan.

Menurutnya, Kementerian PKP tengah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mencari solusi atas hambatan tersebut.