SUARAINDONESIA.ORG – Di tengah upaya pemulihan pascagempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), persoalan administrasi kependudukan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat. Ribuan warga kehilangan dokumen penting akibat rumah rusak, mengungsi ke lokasi yang lebih aman, hingga terputusnya akses menuju kantor pelayanan.
Merespons kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bergerak cepat dengan menerjunkan tim pelayanan langsung ke wilayah terdampak. Tidak hanya membawa personel, Dukcapil juga mengirim perangkat rekam dan cetak KTP elektronik, serta berbagai kebutuhan pendukung agar pelayanan dapat dilakukan langsung di lokasi pengungsian.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi memimpin koordinasi gerakan tanggap darurat tersebut. Selama empat hari, mulai 24 hingga 27 Agustus 2026, sebanyak enam tim diterjunkan ke tujuh kabupaten terdampak gempa, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.
Menurut Teguh, langkah ini dilakukan atas arahan langsung Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian guna memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan administrasi kependudukan di tengah situasi darurat.
“Bagi warga yang kehilangan KTP-el, dokumen tersebut bukan sekadar kartu identitas. Dokumen itu dibutuhkan untuk mengakses bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga berbagai pelayanan publik lainnya. Karena itu negara harus hadir memastikan hak-hak administrasi warga tetap terlindungi,” ujar Teguh sebelum keberangkatan tim ke NTT.
Pelayanan dipusatkan di sejumlah titik strategis yang dekat dengan lokasi pengungsian. Di Kabupaten Nagekeo, misalnya, pelayanan dibuka di Posko Gereja Aeramo, sementara di Kabupaten Ngada dilakukan di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung. Petugas mendatangi langsung warga yang masih bertahan di pengungsian maupun yang kesulitan menjangkau kantor pelayanan.
Selain memberikan layanan langsung kepada masyarakat, Ditjen Dukcapil juga memperkuat kapasitas pemerintah daerah dengan menyerahkan berbagai peralatan dan bahan habis pakai, mulai dari perangkat rekam dan cetak KTP-el, blangko, ribbon, film pencetakan, kertas, hingga printer inkjet.
Di Manggarai Barat, tim yang dipimpin Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam membawa satu set alat rekam dan cetak KTP-el untuk mendukung pelayanan jemput bola. Dukungan serupa juga diberikan di Manggarai, Manggarai Timur, Ende, hingga Sikka agar pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan meski masa tanggap darurat berakhir.
Khusus untuk wilayah Ngada dan Nagekeo yang berada dekat pusat gempa, Dukcapil mengerahkan dukungan lebih besar dengan membawa dua set perangkat rekam dan cetak KTP-el, serta tambahan bahan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.
Menurut Teguh, pelayanan administrasi kependudukan dalam kondisi bencana tidak bisa dilakukan dengan pola biasa. Negara harus aktif mendatangi warga yang sedang menghadapi situasi sulit.
“Dalam situasi bencana, negara harus hadir sedekat mungkin dengan masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh berhenti hanya karena warga berada di pengungsian atau fasilitas pelayanan mengalami kerusakan,” tegasnya.
Gempa besar yang melanda Flores tidak hanya merusak rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur, tetapi juga mengancam akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar akibat hilangnya dokumen kependudukan. Karena itu, pemulihan identitas menjadi bagian penting dari proses pemulihan pascabencana.
Melalui gerakan jemput bola ini, Ditjen Dukcapil ingin memastikan setiap warga terdampak tetap tercatat, memiliki identitas yang sah, dan dapat kembali mengakses hak-haknya sebagai warga negara. Di tengah situasi darurat, kehadiran layanan Dukcapil menjadi bukti bahwa pemulihan pascabencana bukan hanya soal membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memulihkan identitas dan kepastian administrasi masyarakat.
