SUARAINDONESIA.ORG – Anggota Komisi V DPR RI Haryanto meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan mengevaluasi perencanaan anggarannya. Pasalnya, besarnya usulan anggaran dinilai belum sejalan dengan tingkat penyerapannya sehingga masih menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam jumlah besar setiap tahun.

Hal itu disampaikan Haryanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembahasan Pagu Indikatif Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara, Kamis (16/7).

Menurut Haryanto, berdasarkan evaluasi anggaran sejak 2023 hingga proyeksi 2027, Ditjen Perhubungan Udara masih menunjukkan tren penumpukan SILPA yang perlu menjadi perhatian serius.

“Kalau kita lihat di tahun 2025 saja, ada alokasi anggaran yang tidak terserap mencapai Rp1,2 triliun. Padahal pagu indikatif maupun pagu efektifnya hampir sama dengan tahun 2027,” ujar Haryanto.

Ia menilai, besarnya anggaran yang tidak terserap seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sektor yang berdampak langsung terhadap keselamatan penerbangan. Menurutnya, transportasi udara memiliki tingkat risiko tinggi sehingga pengawasan, pengendalian, dan aspek keamanan harus menjadi prioritas utama.

Haryanto pun mengusulkan agar sebagian anggaran yang berpotensi tidak terserap dialihkan untuk meningkatkan pengawasan dan keselamatan penerbangan.

“Mungkin dari alokasi anggaran yang tidak terserap, sekitar Rp300 miliar bisa dialokasikan untuk pengawasan, pengendalian keselamatan, maupun keamanan penerbangan,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III itu.

Selain persoalan anggaran, Haryanto juga menyoroti konektivitas udara di wilayah Jawa Tengah. Ia meminta Ditjen Perhubungan Udara memastikan operasional tiga rute angkutan udara perintis penumpang berjalan optimal serta membuka peluang pengembangan angkutan udara perintis untuk sektor kargo.

“Kalau saya melihat, perintis kargo di Jawa Tengah belum ada. Semoga ini menjadi perhatian Pak Dirjen,” pungkasnya.