SUARAINDONESIA.ORG – Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri Acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung, Jakarta pada Rabu (13/05). Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung Burhanuddin melaporkan dan menyerahkan penerimaan negara sebagai tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebesar Rp10.270.051.886.464. 

Selain menyerahkan denda administratif, Jaksa Agung juga melaporkan capaian penguasaan kembali kawasan hutan. Sejak terbentuk pada Februari 2025, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan pada sektor perkebunan sawit seluas 5.889.141,31 hektare. Sementara pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 12.371,58 hektare. 

Dari total hasil penguasaan kembali tersebut, Satgas PKH akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan kepada kementerian/lembaga terkait. Penyerahan dilakukan dari Satgas PKH kepada Kementerian Keuangan, BPI Danantara, dan PT Agrinas Palma Nusantara dengan total luas 2.373.171,75 hektare. 

“Pada hari ini Satgas PKH telah kembali meneguhkan komitmennya dalam menegakkan kedaulatan hutan sekaligus menangani kebocoran kekayaan negara yang bersumber dari alam Indonesia,” ungkap Jaksa Agung.

Presiden Prabowo yang turut hadir menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Satgas PKH dan lembaga terkait. Presiden menegaskan bahwa penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan tersebut bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjaga keuangan dan aset negara agar dapat dimanfaatkan kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. 

“Pekerjaan yang Saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara, di manapun itu berada,” ungkap Presiden.