SUARAINDONESIA.ORG – Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/ BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, meninjau kesiapan pengelolaan sampah di sejumlah rest area Tol Trans Jawa—KM 57A hingga 429A—untuk menjamin kebersihan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik. Kegiatan ini dilakukan menindaklanjuti arahan Presiden pada Sidang Kabinet Merah Putih 13 Maret 2026.
Menteri Hanif menegaskan bahwa rest area adalah simpul pertemuan masyarakat yang harus menjadi contoh pengelolaan sampah guna mengubah pola pikir pengunjung. Pengelola kawasan bertanggung jawab penuh atas sampah mandiri, sesuai arahan Presiden untuk mengatasi beban sampah yang tinggi.
Kementerian dan lembaga terkait akan melakukan evaluasi bulanan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan serius. Kebiasaan baik penanganan sampah di rest area ini diharapkan dapat dibawa pengunjung ke rumah masing-masing. Selain itu, Menteri Hanif menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjamin kenyamanan masyarakat selama masa mudik.
Sinergi antara Polri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Lingkungan Hidup diharapkan dapat memberikan fasilitas terbaik sekaligus menjaga kebersihan lingkungan di lapangan. “Kita lihat tadi dari teman-teman Polri menyediakan fasilitas, dari Kementerian Kesehatan juga menyediakan fasilitas. Tentu kita dari lingkungan dan kebersihan bertugas menjamin kenyamanan masyarakat saat mudik,” tutur Menteri KLH/BPLH.
Hal ini selaras dengan kampanye “Nyaman Bersama” oleh pemerintah pada momen Ramadan-Lebaran. Kehadiran pemerintah di rest area menegaskan peran negara dalam memastikan perjalanan masyarakat selama mudik dan momen Ramadan-Lebaran berlangsung nyaman, aman, dan lancar. Selain itu, upaya edukasi, pengawasan pengelola, dan penyediaan fasilitas mendukung terciptanya rasa nyaman, aman, dan bahagia bagi masyarakat.
KLH/ BPLH menekankan bahwa kenyamanan adalah hasil kerja bersama seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya pemerintah. Pada pemantauan hari ini, KLH/BPLH juga membagikan fasilitas pilah sampah kepada masyarakat sebagai langkah praktis mendorong penerapan perilaku ramah lingkungan.
Langkah ini sejalan dengan strategi nasional komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) 2026 terkait pengelolaan sampah. Tujuannya, membangun pemahaman, penerimaan, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah berkelanjutan melalui perubahan perilaku, penguatan tata kelola, dan tanggung jawab bersama. (SP/SI)
