SUARAINDONESIA.ORG – Di era ketika batas geografis roboh oleh kemajuan teknologi, tantangan terbesar pendidikan jarak jauh bukanlah pada jangkauan, melainkan pada konsistensi mutu. Universitas Terbuka (UT), sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara dengan total jumlah 762.899 mahasiswa yang tersebar dari ujung barat Aceh hingga Papua, bahkan hingga ke Bursa, Turki, menghadapi persoalan klasik: bagaimana memastikan seorang mahasiswa di Biak mendapatkan kualitas layanan akademik yang setara dengan rekannya di Medan atau di luar negeri?
Jawabannya, menurut Ali Muktiyanto, Rektor UT, ada pada dua kata: penjaminan mutu. “Kekuatan kami ada di sistem jaminan kualitas yang menjadi bagian integral dari budaya mutu,” ujar Ali Muktiyanto kepada Suara Indonesia.
Bukan klaim kosong. UT membangun sistem penjaminan mutunya jauh sebelum standar akreditasi nasional tersedia. Kampus ini mengadopsi kerangka dari Asian Association of Open Universities (AAOU). Kini, secara berkala mereka menjalani quality review oleh International Council for Distance Education (ICDE)—badan pendidikan jarak jauh dunia—yang jadwalnya bahkan diperketat dari empat tahun sekali menjadi tiga tahun sekali.
“Kita minta di-review supaya kita selalu update dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri, baik nasional maupun internasional,” katanya. Akreditasi dilakukan berlapis. Di tingkat nasional, program-program UT diakreditasi oleh BAN-PT dan lembaga akreditasi mandiri. Di tingkat internasional, UT memegang sertifikasi ISO untuk pengelolaan pembelajaran jarak jauhnya.
Semua itu dikawal dari dalam sebuah Kantor Penjaminan Mutu internal menjalankan audit rutin—memastikan tidak ada celah di antara ribuan pulau yang memisahkan mahasiswanya. “Orang mungkin bertanya: apakah nilai A yang diambil di ujung Papua sana sama dengan nilai A yang diambil di ujung Medan? Jawabannya harus sama,” tegasnya. “Karena semua dikelola dengan teknologi digital, ujian pun diolah dengan teknologi digital. Objektivitasnya betulbetul terjamin,” tambahnya.
Salah satu kesalahpahaman yang paling sering dihadapi Ali adalah anggapan bahwa UT adalah perguruan tinggi online. Ia meluruskannya dengan tegas. “Kita bukan perguruan tinggi online. Tapi salah satu delivery sistem kita menggunakan online,” jelasnya. “Kita ini pendidikan jarak jauh. Ciri khasnya adalah keterpisahan antara sumber belajar dengan pelajar—yang dijembatani oleh orang, alat, dan multimedia,” tambahnya.
Inti dari model pembelajaran UT adalah bahan ajar utama yang dirancang mandiri: Buku Materi Pokok (BMP) dalam bentuk cetak, atau Bahan Ajar Digital Interaktif dalam bentuk digital. Bahan ajar ini memiliki tiga ciri khas yang tidak dimiliki bahan ajar biasa: self-contained (lengkap dalam satu paket), self-instruction (membimbing mahasiswa belajar secara mandiri), dan self-explanatory (mampu menjelaskan materinya sendiri).
Setiap mahasiswa diwajibkan memiliki bahan ajar sendiri—rasio satu berbanding satu, bukan satu untuk empat puluh orang. Setelah enam belas minggu belajar mandiri, mahasiswa menghadapi ujian akhir semester. Tutorial—daring, tatap muka, maupun webinar—hanyalah pendampingan pelengkap, bukan kuliah utama.
“Keterbatasan waktu, koneksi internet yang tidak stabil, dan mobilitas tinggi tidak lagi menjadi penghalang ketika bahan ajar bisa diunduh sebelumnya dan dipelajari kapan saja,” ujarnya.
Model ini, Ali akui, menjadikan UT pilihan yang sangat cocok bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)—salah satu segmen terbesar mahasiswa UT di luar negeri. Sebagai Rektor, Ali tidak ingin UT hanya melayani PMI, melainkan juga ingin mengubah cara publik memandang lulusan UT secara keseluruhan—termasuk menghapus stigma lama bahwa lulusan UT hanya cocok bekerja di dalam negeri, atau sekadar menambahkan gelar bagi yang sudah mapan.
Dia menawarkan resep konkret: setiap lulusan UT wajib mengantongi minimal empat hingga delapan sertifikasi profesi atau kompetensi di samping ijazahnya. Setidaknya separuh berasal dari rumpun ilmu yang dipelajari, sisanya bebas dari bidang mana saja. “Kalau dengan cara seperti ini, lulusan bisa tidak hanya diterima di Indonesia. Di luar negeri pun diterima. Karena sertifikasi profesi yang kita tawarkan adalah yang memiliki pengakuan internasional,” ujarnya.
Di balik ambisi besar ini, ada pertempuran reputasi yang belum selesai. UT didirikan pada 1984 dan merupakan salah satu dari 45 perguruan tinggi negeri pertama di Indonesia. Namun hingga kini, sebagian masyarakat masih menganggapnya sebagai kampus swasta—atau bahkan tidak mengetahui keberadaannya sama sekali.
“Ini sebenarnya tinggal soal sosialisasi,” katanya. “Masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum tahu UT, atau menganggap UT itu swasta. Padahal UT adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN), bahkan PTN terbesar di Indonesia & Asia Tenggara,”pungkasnya. (SI)
