SUARAINDONESIA.ORG – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mendorong pengembangan energi nuklir sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dalam Kick-off Forum Nuclear Energy Awareness for Indonesia’s Low-Carbon Future yang digelar PLN bersama Tony Blair Institute dan Ecanid di Kantor Pusat PLN, Rabu (11/2).
Eddy menegaskan, kebijakan energi Indonesia harus berlandaskan konsep energy resilience atau ketahanan energi. Menurutnya, Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan energi dari dalam maupun luar negeri, tanpa mengabaikan komitmen dekarbonisasi menuju net zero emission 2060 atau lebih cepat.
Ia menilai Indonesia masih berada dalam paradoks sebagai negara kaya sumber daya namun tetap rentan terhadap pasokan energi. Karena itu, transisi energi perlu mempertimbangkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, keberlanjutan, hingga keandalan sistem.
Dalam RUPTL 2025–2034, pemerintah menargetkan pengoperasian PLTN pada 2032 dan 2034 dengan kapasitas awal 500 MW, yang diproyeksikan meningkat menjadi 7 GW pada 2040. Eddy menyebut rencana tersebut membutuhkan regulasi ketat, terutama terkait aspek keselamatan dan keamanan.
“Nuklir memiliki densitas energi tinggi, namun juga menghadirkan tantangan besar, mulai dari pembiayaan, potensi cost overrun, kesiapan teknologi, hingga pengelolaan limbah radioaktif,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan dinamika geopolitik global harus menjadi pertimbangan dalam memilih mitra dan teknologi, demi menjaga kedaulatan nasional.
Eddy mengajak seluruh pemangku kepentingan memulai diskursus yang matang agar pengembangan nuklir dapat mendukung ketahanan energi sekaligus ketahanan iklim Indonesia di masa depan.
