SUARAINDONESIA.ORG – Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menyerukan penguatan arah kebijakan fiskal nasional agar lebih produktif dan benar-benar mendorong kemandirian daerah. Pesan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks DPD RI, Senin (3/11).
Tamsil menyatakan bahwa APBN harus mencerminkan keseimbangan antara kekuasaan dan keberlanjutan ekonomi rakyat. Ia mengapresiasi langkah awal Menkeu Purbaya yang dinilai sejalan dengan semangat Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo untuk memperbesar keberpihakan anggaran kepada masyarakat di daerah.
“Arsitektur APBN adalah cerminan moral kekuasaan. Setiap kebijakan fiskal harus mampu menghidupkan ekonomi rakyat, bukan sekadar memenuhi administrasi,” tegasnya.
Meski begitu, Tamsil mengingatkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada kapasitas daerah menggunakan ruang fiskal yang diberikan. Daerah membutuhkan tata kelola yang kreatif dan produktif, bukan ketergantungan pada transfer dana pusat.
Sebagai solusi, ia mendorong penguatan supervisi kebijakan fiskal di daerah serta inovasi pembiayaan pembangunan. Skema municipal bond atau obligasi daerah disebut sebagai instrumen yang memungkinkan pembangunan infrastruktur dan layanan publik berjalan lebih mandiri dengan prinsip akuntabilitas.
“Daerah yang kredibel harus diberi ruang untuk membiayai dirinya sendiri. Fiskal nasional yang kuat tumbuh dari daerah yang berdaya,” ujarnya.
Selain itu, Tamsil menekankan pentingnya keadilan fiskal sebagai kompas utama kebijakan pusat, terutama dalam penyaluran Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, pemerataan fiskal harus membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang merata, bukan hanya membagi angka dalam tabel anggaran.
“Keadilan fiskal adalah napas kemakmuran bangsa. Ketika pusat dan daerah bergerak dalam satu nadi, ekonomi tumbuh dari akar,” katanya.
Di akhir pernyataan, ia memastikan DPD akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan pemerataan pembangunan.
Sementara itu, Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi awal dialog bersama DPD setelah dirinya resmi menjabat. Ia menyebut kementeriannya fokus memastikan anggaran berjalan efektif dan realokasi belanja dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
