SUARAINDONESIA.ORG – Pemerintah bergerak cepat menyiapkan fondasi hukum pembangunan di Papua Selatan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan dalam waktu dekat akan menandatangani Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Selatan.
RTRW disebutnya sebagai “peta jalan” yang menentukan arah pembangunan daerah, termasuk program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Hari ini kita rapat lintas sektoral dalam pembahasan konsep persetujuan RTRW Provinsi Papua Selatan. Insyaallah dalam 1–2 hari mendatang persetujuan substansi itu sudah saya teken,” ujar Nusron usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Nusron menegaskan, dokumen RTRW tak bisa disusun sembarangan. Setiap provinsi dan kabupaten wajib mendapat persetujuan substansi dari Menteri ATR/BPN agar pembangunan sesuai dengan aturan hukum dan kebutuhan lintas sektor.
“Alhamdulillah, semua pihak sudah satu suara. Dari empat kabupaten, provinsi, Ketua DPRD, hingga kementerian terkait, semuanya setuju tanpa pertentangan,” jelasnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menambahkan bahwa percepatan RTRW Papua Selatan dilandasi Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2025 serta Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025. Regulasi itu, kata Zulhas, jadi landasan percepatan program swasembada pangan, air, dan energi di seluruh Indonesia.
“Kita harus bergerak cepat. Landasan hukum sudah ada, tinggal implementasi. Dengan percepatan RTRW ini, target swasembada bisa lebih cepat tercapai,” tegas Zulhas.
Rapat terbatas tersebut juga dihadiri Dirjen Tata Ruang ATR/BPN Suyus Windayana bersama jajaran, serta sejumlah menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih.
Langkah percepatan ini menjadi sinyal kuat bahwa Papua Selatan akan segera memiliki payung hukum tata ruang yang kokoh, membuka jalan bagi pembangunan pertanian modern, pengelolaan energi, hingga pemanfaatan sumber daya air. Semua demi terwujudnya swasembada pangan nasional di era kepemimpinan Presiden Prabowo.
