SUARAINDONESIA.ORG – Pemerintah menggelontorkan anggaran jumbo sepanjang 2024 untuk menjaga harga energi dan pupuk tetap terjangkau bagi masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, beban subsidi dan kompensasi yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 434 triliun.
Purbaya merinci, subsidi BBM menjadi salah satu pos terbesar. Pertalite yang seharusnya dijual Rp 11.700 per liter, dijual hanya Rp 10.000, sehingga APBN menutup selisih Rp 1.700 per liter. Realisasi subsidi Pertalite mencapai Rp 56,1 triliun untuk 157 juta kendaraan. Lebih besar lagi subsidi untuk Solar, dengan harga keekonomian Rp 11.950 per liter, namun masyarakat hanya membayar Rp 6.800. Selisih Rp 5.150 ditanggung APBN dengan realisasi Rp 89,7 triliun untuk lebih dari 4 juta kendaraan.
Beban besar juga datang dari LPG 3 kg. Harga keekonomian Rp 42.750 per tabung, sementara masyarakat cukup membayar Rp 12.750. Selisih Rp 30.000 atau sekitar 70 persen ditutup APBN. Realisasi subsidi pada 2024 mencapai Rp 80,2 triliun dengan penerima manfaat 41,5 juta rumah tangga.
Sektor kelistrikan mencatat realisasi terbesar. Untuk rumah tangga 900 VA bersubsidi, masyarakat hanya membayar Rp 600/kWh, jauh lebih murah dibanding harga keekonomian Rp 1.800/kWh. Negara menutup selisih Rp 1.200/kWh dengan realisasi Rp 156,4 triliun untuk 40,3 juta pelanggan. Tambahan kompensasi Rp 47,4 triliun juga dikucurkan untuk 50 juta pelanggan 900 VA non-subsidi.
Tak ketinggalan, subsidi pupuk pun menyedot anggaran besar. Petani hanya membayar Rp 2.250/kg untuk pupuk Urea dari harga keekonomian Rp 5.558/kg. Selisih Rp 3.308/kg ditanggung negara dengan realisasi Rp 47,4 triliun untuk 7,3 juta ton. Sementara pupuk NPK bersubsidi lebih dari 78 persen, sehingga petani cukup membayar Rp 2.300/kg dari harga keekonomian Rp 10.791/kg.
Meski subsidi ini menjaga daya beli dan produktivitas masyarakat, Purbaya mengakui tantangan masih besar. Data Susenas menunjukkan kelompok masyarakat mampu masih ikut menikmati porsi signifikan dari subsidi energi. “Ke depan, pemerintah akan terus berupaya agar subsidi lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” tegasnya.
