SUARAINDONESIA.ORG – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dalam Sidang Paripurna DPR RI menjadi tonggak penting bagi arah pembangunan nasional. Ia menekankan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% harus dijaga agar tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga bersifat inklusif dan berkeadilan.
“Yang paling penting sesungguhnya, ketika pemerintah dengan Banggar DPR bersepakat pertumbuhan di 5,4%, bagi kami itu adalah fondasi penting untuk terus mengawal visi, mimpi, dan termasuk yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Ke depan bisa 6, 7, sampai 8%, namun Banggar selalu mengingatkan bahwa pertumbuhan itu harus inklusif,” ujar Said dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa usai sidang di Gedung Nusantara II, Senayan, Selasa (23/9/2025).
Legislator PDI Perjuangan dari Dapil Jawa Timur XI ini mengakui tantangan besar masih membayangi, salah satunya tingginya incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia yang mencapai 6,2, lebih tinggi dibandingkan Vietnam. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih perlu diperbaiki.
Karena itu, Said menilai pentingnya memastikan alokasi APBN 2026 yang difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta program makanan bergizi gratis benar-benar dikelola secara baik. “Kalau itu dilakukan dengan tata kelola yang benar, maka peningkatan kualitas SDM kita akan luar biasa,” tegasnya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak boleh sekadar mencatat angka, melainkan harus memberi dampak nyata bagi kapasitas rakyat. Pendidikan dan kesehatan, kata Said, menjadi pintu utama agar masyarakat memiliki “kebebasan yang bertanggung jawab” dalam meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup.
“Kalau rakyat bisa melakukan sesuatu, menjadi sesuatu, dan mendapatkan kehormatan, itulah nilai tertinggi yang akan didapat masyarakat dalam konteks kita berbangsa dan bernegara, yang dibungkus oleh APBN kita untuk tahun 2026,” pungkasnya, mengutip pemikiran ekonom peraih Nobel, Amartya Sen.
