SUARAINDONESIA.ORG –  Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menegaskan pentingnya peran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam membangun ekonomi rakyat dari bawah. Hal itu sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan ekonomi inklusif, bukan sekadar menunggu efek tetesan dari atas atau trickle down effect.

“Tidak ada ceritanya akan ada tetesan dari atas. Jadi peran Himbara ini sangat krusial. BRI, Mandiri, BNI, BTN, hingga BSI punya komitmen masing-masing untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Anggia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan direksi Himbara di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Politisi PKB ini menyoroti pentingnya tanggung jawab bersama untuk menaikkan kelas UMKM. Menurutnya, perluasan jangkauan program perbankan serta penyesuaian persyaratan menjadi kunci agar pelaku usaha kecil bisa berkembang lebih cepat dan masuk dalam rantai ekonomi yang lebih besar.

Selain UMKM, Anggia juga menyoroti kelompok Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kerap menghadapi masalah klasik: terjerat utang ke rentenir untuk biaya keberangkatan. Akibatnya, banyak PMI harus bekerja bertahun-tahun hanya untuk melunasi utang sebelum bisa menabung untuk keluarga.

“Kita banyak pekerja migran yang terpaksa berutang ke rentenir untuk bayar tiket. Kalau kontraknya dua tahun, setahun habis hanya untuk bayar utang. Ini harus jadi perhatian, bagaimana Himbara bisa hadir memberi solusi,” tegasnya.

Meski memberi sejumlah catatan, Anggia tetap mengapresiasi kinerja Himbara sejauh ini. Ia menilai bank-bank BUMN sudah menunjukkan peran penting dalam menopang ekonomi nasional, namun perlu terus berinovasi agar program yang dijalankan lebih inklusif dan menyentuh kelompok masyarakat yang selama ini sulit dijangkau sistem perbankan.

“Harapannya, Himbara bisa menghadirkan program yang semakin berpihak pada rakyat kecil, agar pembangunan ekonomi dari bawah ini benar-benar terwujud,” pungkasnya.

RDP dengan Himbara ini menjadi momentum bagi DPR untuk menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional harus berangkat dari fondasi masyarakat, bukan semata mengandalkan investor besar dan efek trickle down yang kerap tak pernah sampai ke bawah.