SUARAINDONESIA.ORG,. – Tugas yang diemban Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), ternyata tidak mudah. Ada peran strategis yang mereka usung, selain tugas dan tanggungjawab pokoknya menerbitkan sertifikasi halal, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air. Bagaimana caranya? Menurut Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan atau yang akrab disapa Babe Haikal, jaminan halal bukan sekadar peran, melainkan kewajiban yang dapat membuka peluang besar bagi pelaku usaha Indonesia untuk bersaing di pasar global.

Dalam wawancara dengan Suara Indonesia, Babe Haikal mengungkapkan, Indonesia masih tertinggal dalam industri halal dunia. “Angka produk ekspor kita kecil, dari total potensi pasar halal global sebesar 20.644 triliun rupiah, Indonesia baru mengambil porsi 673 triliun rupiah atau hanya 3%. Padahal, kita negara dengan mayoritas penduduk muslim,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu penyebab minimnya kontribusi Indonesia adalah ketidaktertiban dalam sertifikasi halal. “Makanan bisa saja halal secara hukum, tetapi tanpa sertifikasi yang sesuai standar internasional, produk kita sulit bersaing di pasar luar negeri,” katanya.

Babe Haikal mencontohkan beberapa kasus sukses pelaku usaha kecil yang berhasil menembus pasar global setelah mendapatkan sertifikasi halal. “Seorang ibu yang awalnya hanya menjual keripik di pasar lokal, setelah mendapatkan sertifikasi halal, produknya bisa dikirim ke luar negeri dalam jumlah besar. Sekarang, UMKM di sekitarnya ikut berkembang
karena permintaan meningkat,” jelasnya.

Begitu pula dengan seorang pengusaha tempe di Sukabumi. “Tempe itu dari dulu halal, tapi setelah mendapat sertifikasi halal, dia bisa ekspor ke delapan negara. Akibatnya, banyak orang di lingkungannya ikut usaha tempe, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan ekonomi daerah,” tambahnya Babe Haikal juga menyoroti mispersepsi yang berkembang di kalangan pelaku usaha bahwa sertifikasi halal itu sulit dan mahal. Ia menegaskan bahwa BPJPH telah melakukan berbagai upaya untuk mempermudah proses sertifikasi. “Ada anggapan bahwa mengurus halal itu ribet dan mahal, bahkan ada BUMN yang merasa ‘diperas’ oleh pihak-pihak tertentu. Padahal, jika mengikuti prosedur yang benar tanpa calo atau konsultan yang tidak perlu, prosesnya tidaklah sulit,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret dalam menerbitkan sertifikasi, BPJPH tengah mengembangkan sistem digital untuk mempermudah pendaftaran. “Kami sedang memperbaiki platform Si Halal, agar nantinya pelaku usaha tidak perlu mengetik data secara manual. Cukup dengan foto KTP, sistem berbasis AI akan langsung mengisi data secara otomatis,” ungkapnya.

Selain itu, BPJPH juga akan menyediakan pilihan self-declare bagi pelaku usaha kecil agar mereka dapat memperoleh sertifikasi halal dengan lebih mudah dan cepat. “Rencananya, sistem ini akan diluncurkan pada bulan Ramadhan tahun ini,” tambahnya.

Diakui Babe Haikal Saat ini, standar sertifikasi halal di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Salah satu pelanggaran yang sering ditemukan adalah nomor sertifikat halal yang digunakan untuk produk berbeda, yang seharusnya tidak diperbolehkan.

Misalnya, sertifikat halal untuk keripik malah digunakan pada produk jelly. Selain itu, banyak produk yang masuk ke Indonesia tanpa logo halal resmi, lalu hanya ditempel dengan stiker tambahan—ini juga merupakan pelanggaran. “Namun, jika ada label halal palsu, kami langsung mengambil tindakan tegas, termasuk penarikan produk dari pasar,” tegasnya.

Indonesia sebenarnya jauh lebih unggul dibanding Malaysia dalam hal jumlah produk halal. Secara angka, kita adalah negara dengan produk halal terbanyak di dunia. Sayangnya, ketidaktertiban dalam sertifikasi membuat posisi kita seolah tertinggal.

Jika kita bisa lebih disiplin dan tertib dalam sistem halal, maka kita akan menjadi nomor satu di dunia. “Tahun ini, target kami adalah 10 ribu sertifikasi halal per hari, yang berarti sekitar 3 juta sertifikat halal akan diterbitkan hingga akhir tahun. Inilah tantangan besar yang harus kita selesaikan,” pungkasnya meyakinkan.(SI)